JATIMNET.COM, Jember – Ketegangan terjadi saat ratusan buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember melakukan demo di DPRD Jember, Rabu, 1 Desember 2021. Demo dilakukan para pekerja perusahaan perkebunan milik Pemkab Jember itu karena mereka tidak setuju dengan pengangkatan tiga direksi baru yang ada di tempat mereka bekerja. 

Beberapa jam sebelumnya, massa buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK PAK) itu berdemo di kantor Pemkab Jember. Mereka hanya ditemui seorang pejabat Biro Hukum yang kemudian bersedia menandatangani pernyataan sikap yang dibuat para buruh. Isinya, pejabat tersebut menjanjikan massa akan ditemui Bupati Jember dalam jangka waktu paling lama tujuh hari. 

Kemudian, saat berdemo di DPRD Jember, ratusan massa buruh tersebut hanya ditemui Ketua Komisi C DPRD Jember yang membidangi masalah ekonomi, David Handoko Seto. 

BACA JUGA: Warga Paseban dan GMNI Jember Tolak Tambang Pasir dan Tambak

“Seluruh anggota dewan termasuk pimpinan sedang ada tugas di luar kantor dan hanya tinggal saya sendiri yang bertugas di kantor. Saya akan menerima aspirasi dari saudara-saudara buruh dan akan memperjuangkannya ke Pemkab,” ujar David. 

Massa buruh yang dipimpin Ketua FK PAK Dwiagus Budiyanto lantas meminta agar David menandatangani pernyataan pakta integritas yang berisi tuntutan buruh.  

Di hadapan ratusan demonstran, David menolak menandatangani karena tidak setuju dengan salah satu poin. Poin tersebut yakni Bupati bersama DPRD Jember dianggap buruh tidak optimal melaksanakan fungsi pengawasan terhadap PDP sejak tahun 2010.  

“Saya di sini atas nama kelembagaan, sehingga saya tidak bisa menandatangani poin keempat ini. DPRD Jember selama ini sudah berupaya memperjuangkan aspirasi buruh, termasuk pengawasan PDP sebagai aset milik rakyat Jember,” tutur David di hadapan ratusan demonstran. 

Sikap politikus Partai NasDem itu memantik emosi para buruh. Mereka langsung berteriak mengecam David secara langsung. Menghadapi tekanan tersebut, David tetap tak bergeming dan menolak menuruti keinginan massa buruh. 

BACA JUGA: Demo Tolak Cipta Kerja di Jember Ricuh

“Poin lainnya saya setuju, tapi untuk nomor empat saya menolak. Jadi saya tidak mau tanda tangan,” kata David. 

Massa buruh PDP Kahyangan Jember yang kecewa lantas marah. Mereka lalu masuk ke dalam gedung dewan dengan pengawalan ketat polisi. Para petinggi FK PAK itu lantas mencari perwakilan anggota DPRD Jember lain yang bersedia tanda tangan.

Namun, upaya buruh itu tidak berhasil. Karena seperti yang disampaikan David, tidak ada anggota DPRD Jember lain selain dirinya. 

Dikonfirmasi usai demonstrasi, David menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan DPRD adalah sebatas eksternal. Terkait pelantikan tiga direksi baru PDP oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, menurut David, sebaiknya perlu diberi kesempatan. 

“Saya memang belum bertemu dengan tiga direksi PDP yang baru dilantik kemarin. Mereka baru menjabat satu bulan, sehingga sulit dinilai kinerjanya. Tetapi para direksi itu sudah tanda tangan pakta integritas yang isinya jika tidak bekerja optimal selama setahun ke depan, maka tiga direksi itu siap untuk diganti,” kata David saat dihubungi Jatimnet usai demonstrasi. 

Menurut David, sebaiknya para buruh memberi kesempatan tiga direksi itu untuk bekerja terlebih dulu. “Kalau tidak bisa melakukan pembenahan sesuai target dalam waktu setahun, mereka bisa diminta mundur. Meski memang dinamikanya tidak semudah itu,” katanya.

BACA JUGA: Tolak Omnibus Law, Massa Sarbumsi Demo di Pemkab dan DPRD Jember

 

Dikonfirmasi terpisah, pimpinan massa buruh PDP Jember, Dwiagus Budiyanto, menilai David salah memahami tuntutan para buruh. “Lagipula memang benar, DPRD Jember selama ini tidak becus mengawasi PDP Jember sebagai aset rakyat,” ujar Dwiagus. 

FK PAK bersikukuh menolak keputusan bupati memilih tiga direksi baru karena dinilai tidak transparan dan tidak sesuai aturan Kemendagri. FK PAK akan menuntut janji pejabat Pemkab bahwa bupati akan memberi penjelasan kepada massa buruh PDP Kahyangan Jember terkait penunjukan tiga direksi yang mereka tolak itu. 

Massa buruh juga menolak saran David agar para direksi diberi kesempatan bekerja terlebih dulu. “Tidak perlu menunggu setahun karena kondisi PDP sudah kritis. Ini bukan untuk coba,” kata Dwiagus. 

Jika dalam waktu seminggu bupati belum memberi penjelasan kepada mereka, Dwiagus mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar. 

“Kami akan mengajak anak istri atau suami buruh PDP. Kita akan menduduki pendapa Bupati Jember,” ujarnya.