JATIMNET.COM, Jember – Sebanyak 70 warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi mengayuh sepeda menuju Surabaya. Tujuannya menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Bumi Suksesindo.

Salah satu perwakilan warga Sumberagung, Siwi Lestari menyebutkan bahwa mereka singgah satu malam di Jember. Sebelumnya berangkat dari Banyuwangi pada Sabtu 15 Februari 2020, sekitar pukul 07.00 WIB.

“Harapan kami Bu Gubernur mencabut IUP PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI),” kata Siwi (42) saat dijumpai di Pondok Pesantren Islam Asshiddiqi Putri (Ashri) Jember, Minggu 16 Februari 2020.

70 warga ini bersepeda dengan menempuh jarak 310 kilometer. Adapun rute yang diambil Banyuwangi-Jember-Lumajang-Probolinggo-Pasuruan-Sidoarjo dan berakhir di Surabaya, pada 19 Februari 2020 nanti.

BACA JUGA: Kades Sumberagung Memohon Gubernur Jatim Cabut Izin Tambang Emas Tumpang Pitu

Siwi mengungkapkan setiap aksi di beberapa kota akan mencari dukungan. Seperti yang akan dilakukan di Lumajang, mereka akan menginap di kantor PC NU setempat.

Selain meminta Khofifah mencabut izin usaha, warga Sumberagung meminta gubernur mempertimbangkan dampak ekologi. “Tambang itu menimbulkan limbah yang menyulitkan kami mencari nafkah,” Siwi menambahkan.

Menurut wanita yang sehari-hari berdagang ikan, keberadaan tambang membuat ekonomi keluarganya turun drastis. Warga sekitar tidak bisa melaut, karena banyak ikan mati tercemar limbah tambang.

“Sekarang dalam satu keluarga sudah timbul gesekan. Apalagi dengan warga yang tidak bersaudara. Karena warga terpecah,” Siwi menjelaskan.

Dia menilai warga yang pro tambang telah diuntungkan oleh perusahaan. Salah satunya dijadikan karyawan. Selain itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dianggap bersikap tidak netral. Warga menyebut Anas enggan menemui warga Pancer saat menggelar demo.

“Kami mengundang acara Petik Laut tidak pernah datang. Beda kalau yang mengundang perusahaan,” keluh Siwi. Petik Laut merupakan acara tradisi masyarakat pesisir sebagai rasa syukur atas hasil laut ketika musim melimpah.

Sementara itu, salah satu aktivis yang menyertai warga, Usman A Hilmy mengatakan bahwa penambangan emas akan diperluas hingga Gunung Salakan. Lokasi Gunung Salakan tidak jauh dari Tumpang Pitu yang nantinya dikelola DSI, selaku anak perusahaan BSI.

BACA JUGA: Walhi Jatim: Tumpang Pitu Masih Banyak Masalah

“Kami mendesak IUP untuk Gunung Salakan tidak diterbiatkan dan meminta gubernur mencabut IUP Tumpang Pitu,” ujar Usman.

Menurut Usman, kegiatan dua perusahaan tambang adalah milik PT Merdeka Copper Gold Tbk. Perusahaan tersebut telah mengeksplorasi tambang sejak 2012 di lima desa. Sebanyak empat ribu warga terdampak area konsesi.

Berdasarkan situs resminya, jajaran komisaris diisi Edwin Soeryadjaya, Garibaldi Thohir, dan politikus Gerindra, Dhohir Farisi. Dhohir Farisi menjadi komisaris menggantikan istrinya, Yenny Wahid. Yenny Wahid adalah putri Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Sementara salah satu pemilik saham perusahaan ini dimiliki Grup Saratoga, yang didirikan Sandiaga Uno. Selain itu terdapat Provident, dan Garibaldi Thohir.