JATIMNET.COM - Kepastian pemanfaatan ruang menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pembangunan dan menarik investasi.

Pemerintah Kabupaten Kediri pun mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan mengusulkan tiga kawasan untuk mendapatkan pendampingan teknis dari pemerintah pusat.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dukungan teknis ini diharapkan membantu Pemkab Kediri menyiapkan dokumen tata ruang yang lebih terperinci sebagai acuan pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan.

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengatakan, Pemkab Kediri telah mengajukan tiga kawasan untuk disusun RDTR. Prosesnya akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari survei hingga pendampingan teknis sebelum ditetapkan melalui regulasi.

“Saya mewakili Mas Bupati menghadiri rapat koordinasi nasional dan penandatanganan pakta integritas bantuan teknis penyusunan RDTR untuk Kabupaten Kediri,” katanya seusai mengikuti rapat koordinasi percepatan penyusunan RDTR Region 1 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

Menurut Dewi, pemerintah kabupaten juga menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung penyusunan dokumen tersebut.

Persiapan mencakup data dan informasi, kebutuhan teknis, serta tim yang akan terlibat dalam proses pendampingan.

“Untuk pelaksanaannya nanti ada beberapa tahapan, ada survei dan tim pendamping yang juga disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Setelah itu diperlukan regulasi yang mengatur penetapan RDTR pada kawasan tersebut,” terangnya.

Melalui percepatan penyusunan RDTR, Pemkab Kediri berharap pemanfaatan ruang di kawasan yang diusulkan dapat memiliki acuan yang jelas.

Dokumen tersebut juga diharapkan mendukung perencanaan pembangunan daerah sekaligus memberikan kepastian bagi pihak yang ingin mengembangkan usaha atau berinvestasi di Kabupaten Kediri.