Terima Aduan Calon Investor, Ombudsman Datangi Pemkab Madiun

Nd. Nugroho

Sabtu, 15 Juni 2019 - 07:33

JATIMNET.COM, Madiun – Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menggelar pertemuan dengan petugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Jumat 14 Juni 2019.

Pertemuan itu untuk mengklarifikasi aduan dua calon investor yang menuding pemerintah setempat berbelit dalam menerbitkan izin usaha.

“Kami menerima aduan dari pengusaha yang akan mendirikan pabrik sepatu dan perumahan. Investor meminta agar izin segera diterbitkan,” kata Muslih, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur usai berdialog dengan pihak DPMPTSP Kabupaten Madiun.

BACA JUGA: Jelang Lebaran, Pemkab Madiun Gelar Pasar Murah untuk PNS

Menurut Muslih, permohonan izin usaha sudah diurus sejak pertengahan 2018. Namun, hingga berbulan-bulan tak kunjung ditindaklanjuti dengan alasan izin investasi dihentikan untuk sementara waktu. Beleid ini dampak dari masa transisi pemerintahan dari Bupati Muhtarom ke Bupati Ahmad Dawami Ragil Saputro.

Ahmad Dawami Ragil Saputro yang berpasangan dengan Hari Wuryanto dilantik sebagai Bupati – Wakil Bupati Madiun periode 2018 – 2023 pada 24 September 2018. Saat transisi ini berlangsung, sejumlah calon investor mengajukan izin usaha ke pihak pemkab.

Berdasarkan data dari DPMPTSP, sebanyak 28 dari sejumlah pengusaha legalitasnya lambat diterbitkan meski berkasnya sudah dimasukkan sejak pertengahan hingga akhir 2018.

BACA JUGA: Kendaraan yang Lewat Tol Madiun Meningkat 57,3 Persen

Namun, menurut Muslih, sebagian besar legalitas bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnis di Kabupaten Madiun sudah diteken Bupati Madiun.

“Sebelumnya memang ada kendala peraturan bupati yang belum selesai. Sekarang peraturannya sudah jadi,” ujar dia sembari menyatakan izin usaha bagi pabrik sepatu milik PT Dwi Prima Sentosa di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng dan perumahan Kebonagung View di Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo sudah diteken bupati.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun Arik Krisdiyananto mengatakan bahwa, bupati Ahmad Dawami Ragil Saputro di awal pemerintahannya menghendaki penertiban iklim investasi.

BACA JUGA: Lebaran, Daop 7 Madiun Luncurkan Dua Kereta Tambahan

Sebab, sejumlah pengusaha telah melakukan kegiatan, seperti pengurukan lahan, pembangunan hingga penjualan perumahan meski perizinan belum dimiliki.

Karena itu, bupati bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun regulasi baru untuk mengaturnya. Hingga akhirnya pada 15 Mei lalu Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang disahkan.

Berkat perbup itu, 26 dari 28 izin usaha, seperti pabrik sepatu, perumahan, gudang, dan rumah-toko yang diajukan investor sudah berhasil diterbitkan. “Alhamdulillah sudah diselesaikan. Kalau untuk yang belum disetujui masih perlu kroscek dengan OPD terkait termasuk Satpol PP,” ujar Arik.

Baca Juga

loading...