Logo
Dampak Covid-19

Tekan Risiko Bisnis, Anggota PHRI Rumahkan Karyawan

Reporter:,Editor:

Kamis, 26 March 2020 09:46 UTC

Tekan Risiko Bisnis, Anggota PHRI Rumahkan Karyawan

PENDAPATAN MEROSOT. Ayola Sunrise Hotel salah satu hotel bintang tiga di Mojokerto mulai terpukul dengan penerapan social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Foto: Dok Jatimnet.com

JATIMNET.COM, Mojokerto – Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia cabang Mojokerto mulai merumahkan karyawannya. Keputusan ini untuk memangkas operasional akibat anjloknya tingkat hunian atau okupansi kamar hotel yang kini terisi di kisaran 10-15 persen.

Karyawan yang dirumahkan ini untuk menekan risiko bisnis, akibat penerapan social distancing utnuk mencegah penyebaran virus corona atau covid-19. Keputusan pemerintah ini berimbas pada pendapatan hotel yang bersumber dari okupansi dan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).

“Okupansi hotel sudah mencapai level yang memperihatinkan,” kata Ketua Badan Perwakilan PHRI Mojokerto, Satuin Kamis 26 Maret 2020.

BACA JUGA:  Ayola Sunrise Hotel Mojokerto Rugi Rp 300 Juta

Satuin menambahkan langkah merumahkan karyawan ini bukan untuk memutus hubungan kerja atau PHK. Karyawan, lanjutnya, masih bisa kembali bekerja seperti biasa apabila kondisi normal.

Selain merumahkan karyawan, strategi lain yang diterapkan anggotanya adalah menerapkan jam kerja secara bergantian dalam tempo satu pekan. Dengan demikian kegiatan operasional masih bisa berjalan.

Dalam kesempatan tersebut, Satuin menjelaskan merosotnya tingkat hunian hotel dirasakan dalam satu pekan terakhir. “Sebelumnya tingkat hunian hotel di Mojokerto (kota dan kabupaten) masih bisa mencapai 65 hingga 70 persen,” lanjutnya.

BACA JUGA: Hindari Penyebaran COVID-19, Festival Mojotirta Resmi Ditunda

Selain memukul tingkat hunian hotel, dampak virus corona juga dirasakan angota lainnya, seperti restoran dan rumah karaoke. Pendapatan dua sektor jasa ini turut berimbas virus corona.

“Kami mengusulkan kepada pemerintahan pusat agar ada perhatian, semisal penundaan pajak, BPJS, listrik dan tagihan lain,” Satuin menegaskan.

Usulan ini lantaran banyak anggotanya yang bertahan dengan pendapatan minim, namun harus tetap mengeluarkan biaya operasional dan gaji karyawan.