PEJABAT publik asal Lumajang mendapat rekor baru, paling tak patuh melaporkan harta kekayaan. Tercatat seluruh anggota DPRD Lumajang tak melaporkan kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Negara. Sebelumnya Bupati Thoriqul Haq absen dari pemeriksaan harta kekayaan yang digelar oleh komisi antirasuah di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin 8 Juli 2019. 

KPK mencatat ada empat daerah lain di Jatim yang legislatornya memiliki tingkat kepatuhan rendah dalam pelaporan harta kekayaan. Selain Lumajang, yakni Sampang, Trenggalek, Nganjuk, dan Kota Kediri.  Skor mereka di bawah 50 persen. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah, ada dua yang berskor di bawah 50 persen; Jombang dan Kota Pasuruan. 

Pelaporan harta kekayaan merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sepatutnya seorang pejabat publik melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Yang membandel, itu namanya pejabat tak patut.