JATIMNET.COM – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mempertanyakan seluruh aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Hal tersebut sebagai langkah mempertajam hingga mempersempit ruang agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim tidak menguap.

"Intinya dari Fraksi Golkar, kita tetap konsisten, kita pengen mempertajam dan mempertanyakan terkait dengan aset-aset dari yang dipunyai sama Pemprov," kata Anggota DPRD Jatim Fraksi Golkar Sumardi, Selasa, 15 April 2025.

Politikus parpol berlogo pohon beringin ini menginginkan data aset Pemprov secara rinci, mulai dari titik lokasinya, jenisnya, hingga berapa nilainya.

BACA: Reses Terakhir di Dapil 10, Anggota DPRD Jatim Sumardi Didampingi 10 Kades 

"Kita ingin tahu kejelasannya, nilai berapa, itu salah satu sumber PAD kita juga, kalau memang itu bisa kita manfaatkan dengan baik," ujarnya.

Sumardi berpandangan adanya defisit PAD Pemprov Jatim menjadi tanggung jawab bersama, baik itu eksekutif maupun legislatif. Sebab, penurunan PAD harus segera diambil langkah solutif, salah satunya di sumber lain.

"Karena dengan adanya penurunan atau terjadinya defisit PAD kita, kita punya tanggung jawab bagaimana PAD kita ini punya sumber lain," katanya.

"Dengan kasus kemarin, kita minta aset-aset yang dimiliki Pemprov harus jelas jumlahnya berapa, nilainya berapa, baik yang sudah tersertifikasi maupun yang belum, kita ingin tahu," katanya.

Selain sebagai langkah pendongkrak PAD, adanya iventarisasi aset juga untuk meminimalisir atau mencegah konflik di tengah masyarakat.

"Kita minta daftar aset-asetnya itu diserahkan kepada kita, supaya apa, kita tidak mau kalau itu tidak dikelola dan dijaga dengan baik, suatu saat ada konflik dengan masyarakat atau dengan lembaga lain, paling tidak harus menjadi atensi kita juga," katanya.

BACA: Nguri-Nguri Budaya, Anggota DPRD Jatim Sumardi Gelar Sarasehan bersama Seniman dan Budayawan Jombang

Sebelumnya, pada rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024, pihaknya juga menyoroti hal itu.

Dalam Pansus itu, pihaknya bersama sejumlah fraksi lain di DPRD Provinsi tak main-main dalam menyorot iventarisasi aset tersebut.

"Kita di Pansus kemarin juga minta, di Pansus ini kita tidak main-main, kita pengen tidak dibatasi waktu, karena menyangkut kepentingan bersama masyarakat Jawa Timur ya, makanya kita pengen harus tuntas, harus selesai," katanya.

Dalam Pansus yang telah dibentuk, Ketua Pansus dari Fraksi Gerindra dan pimpinan lain dari Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar.

"Kita tanggal 21 (April) nanti ada Pansus lagi, pembahasannya dengan OPD lain, karena kemarin ada OPD yang belum tuntas, itu menjadi target lagi untuk mempertajam," katanya.