Di saat sejumlah daerah di Indonesia mulai menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto justru memberikan angin segar bagi warganya. Hingga akhir 2025, Pemkot memberikan pengurangan pengenaan PBB-P2 sampai 40 persen.
Pemkab Banyuwangi memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perhitungan PBB P2 tetap akan memperhatikan klasterisasi nilai obyek.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang Kartiyono segera mematangkan rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal itu setelah masyarakat mengeluhkan tentang kenaikan tarif pajak.
Jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menahan satu dari dua tersangka kasus korupsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kamis, 23 September 2021. Berdasarkan penghitungan jaksa, perkara itu merugikan keuangan negara sekitar Rp239 juta.
Inspektorat Pemkab Madiun telah mengumpulkan data terkait dugaan korupsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gemarang. Salinan laporan pertanggungjawaban pembayaran pajak yang diambil dari tujuh desa di kecamatan setempat mulai dicermati.
Tim penyidik kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun terus berupaya mengungkap dugaan korupsi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gemarang.