JATIMNET.COM, Medan – Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina dan kebijakan penaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS telah berdampak pada memburuknya kondisi perekonomian global yang mengarah pada krisis.

“Winter is coming. Musim dingin panjang perekonomian global sudah mulai. Untuk itu sistem keuangan Indonesia harus disiapkan menghadapi krisis ekonomi yang mungkin akan datang," kata pengamat ekonomi Raden Pardede, Antara, Kamis 1 November 2018.

Ia menjelaskan, perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia itu berdampak pada ekspor-impor sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Ditambah kebijakan peningkatan suku bunga bank Sentral AS yang mendorong aliran dolar AS kembali. Hal ini yang mengakibatkan depresiasi sejumlah mata uang termasuk rupiah.

“Kondisi ke depan sulit diperkirakan. Oleh karena itu langkah terbaik adalah menata sistem keuangan yang lebih baik agar siap menghadapi krisis," katanya.

Raden Pardede mengatakan otoritas sistem keuangan Indonesia yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan harus bekerja sama dalam menjaga stabilitas keuangan, untuk menyusun regulasi yang prudent, supervisi yang komprehensif dan terintegrasi, pencegahan dan pemulihan dari tekanan sistem keuangan.

Hal senada diungkapkan Asisten Gubernur BI Filianingsih Hendarta yang menyebut tantangan sistem keuangan Indonesia ke depan semakin berat dengan berbagai kondisi yang sedang dan akan berlangsung.

Ia memperkirakan perang dagang masih akan berlangsung lebih lama, sementara Bank Sentral AS (The Fed) kemungkinan akan menaikkan suku bunga sekali lagi pada akhir tahun ini dan dua kali lagi pada tahun depan.

"Oleh karena itu seluruh otoritas keuangan di Indonesia harus bergandeng tangan dan dengan semangat kolaborasi antar lembaga untuk kerjasama menghadapi kondisi di masa depan," katanya.

Filianingsih mengatakan, salah satu upaya menyiapkan sistem keuangan menghadapi krisis adalah mengadakan Simulasi Krisis Nasional yang melibatkan keempat lembaga itu, yang akan dilaksanakan pada 8 November 2018.

Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Ferdinan Dwikoraja Purba mengatakan dari dalam negeri juga muncul tantangan yakni hadirnya industri teknologi finansial (fintech), yang mendorong persaingan.

Hal ini membuat perbankan dituntut lebih efisien dalam operasionalnya. Hal itu menjadi tantangan bagi LPS untuk menjaga kepercayaan dan kepastian bagi seluruh stakeholder.

Hingga September 2018 ada 1.901 bank yang dijamin oleh LPS, terdiri dari 115 bank umum (102 konvensional dan 13 syariah) dan 1.787 Bank Perkreditan Rakyat (1.620 konvensional dan 167 syariah).

Adapun jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,90 persen dari total rekening atau setara dengan 265.097.331 rekening, sedangkan nominal simpanan yang dijamin mencapai Rp2.419,7 triliun atau 52,61 persen dari total simpanan. Nilai rekening yang dijamin adalah hingga Rp2 miliar.Budi Suyanto