JATIMNET.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai biaya sertifikasi anggota Satuan Pengamanan (Satpam) hingga Rp 10 juta adalah ongkos yang mahal.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi, panggilan Joko Widodo, saat membuka konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional 2018 di Istana Negara Jakarta, Rabu 12 Desember 2018. "Komentar saya, mahal itu," katanya.

Ia berjanji akan mengecek dan meminta menteri yang hadir untuk mencatatnya. "Nanti akan kita lihat, tolong dicatat Pak Menteri. Catat dulu nanti saya cek," kata Jokowi kepada para Menteri Kabinet Kerja yang hadir.

Beberapa menteri yang hadir adalah Menkopolhukam Wiranto, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto.

BACA JUGA: Buka Konferensi Jasa Pengamanan, Jokowi: Jadi Satpam Tak Mudah

Dalam kesempatan ini, Jokowi mengatakan kontribusi jasa pengamanan akan semakin dibutuhkan karena negara membutuhkan iklim yang aman untuk menarik investasi. "Investasi akan datang, orang membuka pabrik, membuka industri, membuka usaha, berani menanamkan modal itu kalau rasa aman itu ada," katanya.

Jika investasi datang dan banyak investor membuka pabrik, industri, dan kantor, lapangan pekerjaan baru pun terbuka. "Sekali lagi yang namanya keamanan itu sangat diperlukan bagi sebuah negara dan ke depan kontribusi jasa pengamanan akan semakin dibutuhkan," katanya.

Presiden juga berpesan agar jasa keamanan mengembangkan diri, baik kemampuan dan teknologinya, karena bentuk-bentuk kejahatan dan ancaman keamanan terus berkembang.

Sebelumnya, sejumlah anggota Satpam curhat pada Jokowi. Seorang di antaranya, Ilal Ridwan Reza, perwakilan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) dari PT Bravo Satria Perkasa, mengeluhkan besarnya biaya sertifikasi Satpam.

Menurut dia, biaya sertifikasi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian berbeda-beda harganya di setiap wilayah. “Sekitar Rp5-Rp10 Juta," katanya. (ant)