Logo

Selama 4 Tahun, Pemkab Ponorogo Perbaiki 3.482 Rumah Tidak Layak Huni

Reporter:,Editor:

Kamis, 12 November 2020 07:40 UTC

Selama 4 Tahun, Pemkab Ponorogo Perbaiki 3.482 Rumah Tidak Layak Huni

BEDAH RUMAH: Rumah yang telah diperbaiki karena kategori RTLH

JATIMNET.COM, Ponorogo - Dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari 2016 hingga 2020, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo telah membedah 3.482 Rumah Tak Layak Juni (RTLH).

Selama empat tahun tersebut, menyerap anggaran sangat besar mencapai puluhan miliar. “Dengan total bantuan telah mencapai Rp 59 miliar,” kata Kepala DPUPKP, Jamus Kunti Purnomo, Kamis 12 November 2020.

Jamus sapaan akrabnya itu menerangkan, sumber pembiayaan pembongkaran dan perbaikan kembali RTLH tersebut berasal dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Sementara untuk besaran anggaran perbaikan sesuai dari masing-masing program yang akan diterima besarannya berbeda-beda. Contohnya dari BSPS dan DAK nilainya mencapai Rp 17,5 juta per rumah. Sedangkan RTLH DAU Rp 15 juta per unit rumah. “Untuk CSR nilai tergantung yang memberi dana,” ujar Jamus.

BACA JUGA: 2020 Ponorogo Anggarkan Rp 20 Miliar untuk Bangun Rumah Layak Huni

Bahkan untuk BSPS sendiri adalah bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementrian Pekerjaan Umum melalui aspirasi DPR RI. Sedangkan DAK sebagai wujud penugasan dan murni APBD sebagai pendukung dari Pemkab Ponorogo.

“Prosesnya RTLH yang diusulkan kemudian disurvey dilapangan. Dan itu tersebar di seluruh Ponorogo, paling banyak Sawoo, Slahung dan Pulung,” ucap Jamus.

Dari data yang dihimpun jatimnet.com, diketahui jumlah RTLH yang dibangun dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan cukup pesat. Dimana pada 2016 hanya ada 20 rumah bersumber dari BSPS. Pada 2017 meningkat 357 rumah dari BSPS dan 128 rumah dari DAK.

Pada 2018 ada 420 rumah dari BSPS, 88 rumah dari DAK, 13 rumah dari CSR. Berikutnya pada 2019 ada 470 rumah dari BSPS, 78 rumah dari DAK, 17 rumah dari CSR. Sedangkan pada 2020 bantuan dari BSPS mencapai 1320 rumah, dan 96 rumah dari DAK serta 475 rumah diambilkan dari APBD. “Untuk 2021 sementara kami usulkan dari DAK saja sejumlah 79 rumah,” pungkas Jamus