Minggu, 27 October 2019 23:27 UTC
DIKECAM. Kabinet yang disusun Jokowi mendapat respon dari relawan Projo karena mengancam membubarkan diri, namun kemudian batal karena mendapat jatah wakil menteri. Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden.
JATIMNET.COM, Jember – Dewan Pimpinan Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi) Jawa Timur menyayangkan sikap Projo yang sempat mengancam membubarkan diri menyikapi hasil pembentukan kabinet
“Kami menyayangkan sikap relawan yang ngambek dan mengancam membubarkan diri, karena pembagian jabatan. Bagi kami, masih banyak tugas yang harus dilakukan,” ujar Ketua DPW Seknas Jokowi Jatim, Sapto Raharjanto dihubungi Jatimnet.com usai mengirimkan keterangan resminya, Minggu 27 Oktober 2019.
Seknas Jokowi, menurut Sapto, bisa memahami langkah Jokowi yang mengakomodasi semua pihak. Termasuk partai Gerindra dengan memberi dua kursi menteri, yang salah satunya adalah Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
BACA JUGA: Demi Bakti Tolak Tawaran Menteri
“Sikap kami sama dengan sikap DPN Seknas Jokowi (pusat). Konteks pemilihan kabinet yang dilakukan presiden sudah ada perhitungan yang matang, termasuk masuknya dua petinggi Partai Gerindra,” lanjut alumnus Ilmu Sejarah Universitas Jember ini.
Diberitakan sebelumnya, Projo sempat menyatakan kekecewaannya dan mengancam membubarkan diri usai pengumuman kabinet. Sikap itu dipicu masuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam susunan kabinet.
Saat itu Projo menganggap ada beberapa figur yang tidak ‘berkeringat’ dalam pemenangan Jokowi-Amin, tetapi justru mendapat jatah menteri. Namun sikap Projo berubah setelah ketua umumnya, mendapat jatah sebagai wakil menteri.
BACA JUGA: Kontras Sebut 13 Menteri dalam Kabinet Jokowi Bermasalah
Sejauh ini, lanjut Sapto, Seknas Jokowi akan menjaga konsistensinya, sekaligus mendukung dan mengawal program Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024.
“Sejak tahun 2014 kami selalu konsisten, dengan tidak pernah meminta jatah (menteri maupun wakil menteri), karena kami relawan, bukan parpol. Bagi kami pemilihan kandidat menteri dan wakilnya adalah hak prerogatif presiden,” tegas Sapto.