JATIMNET.COM, Surabaya – Di suatu sore, 1 Maret 2019 sederet penghuni Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya tampak mempersiapkan diri untuk mandi sore dengan pendamping masing-masing di setiap barak.

Beberapa di antaranya terlihat mengangkat bahan-bahan makanan yang tiba sebelum akhirnya bergabung dengan antrean yang akan bebersih diri.

Mereka yang disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini sebagian besar betah tinggal di Liponsos daripada kembali rumah atau lingkungannya. Ada juga yang sudah pulang tapi kembali lagi  karena tidak diperhatikan keluarganya.

BACA JUGA: Curhat Bocah Pengamen kepada Risma

“Saya suka di sini, karena diperhatikan,” kata Surip, salah satu penghuni Liponsos kepada Jatimnet.com, Jumat 1 Maret 2019.

Para penghuni Liponsos Keputih Surabaya memang beragam. Data per 1 Maret 2019 ada 1.113 penghuni dengan rincian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 928, Gepeng (gelandangan dan pengemis) 142, Lansia 38, Waria 1, wanita rawan sosial 4 orang.

Kepala UPTD Liponsos Sugiarto mengungkapkan, untuk ODGJ ada yang dirawat di RSJ Menur sebanyak 78 orang. “Penghuni ini yang tidak bisa ditangani oleh Liponsos karena psikologisnya kurang baik,” kata Sugiarto.

Kepala UPTD Liponsos Sugiarto melakukan aktivitas rutin mengunjungi para penghuni. Foto: Khoirotul Lathifiyah 

Menurut Sugiarto, untuk penghuni ODGJ dibagi dalam beberapa barak. Barak A dan B dihuni oleh ODGJ laki-laki, Barak C dihuni oleh ODGJ perempuan.

Sugiarto menambahkan, dari seluruh penghuni yang dirawat di Liponsos hanya sekitar kurang lebih 20 orang yang sudah diketahui alamatnya. Mereka juga sebagian besar sudah pernah dipulangkan dan kembali ditemukan petugas satpol PP maupun Linmas di jalanan sehingga kembali ke Liponsos.

"Biasanya mereka kurang diperhatikan di rumah, atau kambuh lagi penyakitnya. Ada juga yang mereka mencari-cari waktu untuk mengamen, maupun mengemis," kata Sugiarto.

BACA JUGA: Fikri, Anak Jalanan yang Diasuh Risma Bisa Bersekolah Lagi

Ia menyebut, banyak juga penghuni yang ingin kembali ke masyarakat dan bisa diterima di lingkungan. Akan tetapi hingga saat ini beberapa penghuni yang kembali ke keluarga maupun masyarakat kurang diterima baik. Sehingga mental yang sudah dilatih selama di liponsos hilang kembali.

Meskipun penghuni Liponsos terbilang banyak, pihaknya tetap memberikan fasilitas makan tiga kali sehari, peralatan mandi, dan layanan kesehatan. Anggaran yang digunakan berasal dari APBD Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial Surabaya.

"Namun untuk layanan kesehatan jiwa kami meminta anggaran kepada provinsi melalui surat keterangan tidak mampu terlantar," kata Sugiarto.

Di samping itu, untuk melatih mental dan pikiran para penghuni, Liponsos menyediakan alat jahit dan alat-alat membatik untuk beraktivitas. Akan tetapi hasil karyanya tidak diperjualbelikan karena hasilnya belum layak jual.

BACA JUGA: Harapan Risma di Tahun 2019 untuk Surabaya

Salah satu penguni Liponsos yang bernama Surip, warga Bratang Surabaya ini tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya, dan ia juga tidak ingin pulang. "Saya suka di sini,” kata dia sembari tersenyum.

Surip sudah tinggal di Liponsos selama tiga tahun, dan 7 bulan yang lalu ditemukan keluarganya dan dipulangkan ke rumah. Namun, karena penyakitnya kambuh dan kurang diperhatikan oleh keluarganya, Surip kembali ditemukan oleh satpol PP dan ditampung lagi di Liponsos.

"Saya baru dua hari ini di sini. Saya mau jalan-jalan," katanya.

Sugiarto menjelaskan, Surip mengalami gangguan jiwa yang masih sering kambuh dan membutuhkan perhatian khusus. Tujuh bulan yang lalu memang sudah dalam keadaan yang baik dan stabil. "Ketika kami pulangkan pun kami membekali obat untuk satu bulan dan surat kontrol ke RS Menur," katanya.

Namun karena kambuh kembali dan kurang mendapatkan perhatian, Surip kembali mengalami gangguan jiwa dan suka jalan-jalan.

Selama awal tahun 2019 Liponsos memulangkan 34 penghuni ke wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sedangkan selama 2018 Liponsos sudah memulangkan sebanyak 800 penghuni yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.