JATIMNET.COM, Mojokerto – Ratusan masyarakat Kota/Kabupaten Mojokerto antusias mengikuti Forum Peningkatan Literasi Keamanan Digital Masyarakat dalam membangun budaya digital masyarakat yang aman, Minggu, 8 Desember 2024.

Kegiatan ini diinisiasi Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Jawa Timur bersama legislatif dengan menghadirkan sejumlah pemateri handal di Hotel Aston, Mojokerto.

Para pemateri antara lain Anggota Komisi A DPRD Jatim Sumardi dari Fraksi Golkar, praktisi hukum Didik Prasetyo yang juga menjabat Ketua DPD Ferari Jatim, jurnalis senior Muhammad Taufiq, dan Diskominfo Kota Mojokerto.

Sejumlah peserta melontarkan pertanyaan, di antaranya Eva Purwanti dan Widya, asal Kota Mojokerto. Lalu ada Hani, Khusnul, Eka Ayu, dan Bagio, asal Kabupaten Mojokerto.

BACA: Anggota DPRD Jatim Sumardi Serap Aspirasi Warga Mojokerto terkait Infrastruktur Lingkungan

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan pengaruh UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hingga bagaimana langkah mengantisipasi tindak kejahatan di dunia digitalisasi yang semakin marak dengan berbagai cara. Mulai dari membajak foto seseorang, penggunaan identitas pribadi, hingga bermunculan pesan aplikasi yang mengandung malware. 

Ketua Diskominfo Jatim Sherlita mengaku saat ini sebanyak 80 persen masyarakat sudah bersentuhan dengan digitalisasi atau tersambung dengan internet.

Untuk itu diperlukan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam membangun penguatan literasi digital agar Jatim bangkit dan terus maju.

"Ada empat pilar literasi digitalisasi yang harus diperhatikan, pertama harus cakap digital, kedua harus aman dalam menggunakan digital, yang ketiga harus berbudaya dalam menjaga kecakapan digital, dan kemampuan untuk berpikir kritis dan etis dalam menggunakan teknologi digital," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim Sumardi menegaskan untuk mendukung sinergitas dalam menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan sangat diperlukan dukungan pentahelix.

BACA: Anggota Komisi A DPRD Jatim Sumardi Ingatkan Netralitas ASN di Pilkada

Seperti yang dilakukan Pemprov Jatim dengan menyediakan klinik hoaks, hingga menggandeng praktisi hukum maupun jurnalis dalam sosialisasi membangun budaya digital masyarakat yang aman dan adanya Direktorat Reserse Siber yang dimiliki Polda Jatim.

"Tentu kami sebagai legislatif akan mendukung upaya menciptakan literasi keamanan digital di tengah masyarakat," katanya.

Sumardi juga berharap agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial. Sebab, banyak terjadi kriminalitas di dunia siber karena kecerobohan pemilik medsos atau mudah mempercayai hal yang tak logis.

"Semua berawal dari diri sendiri, kita harus berhati-hati, waspada itu perlu. Jangan mudah memberikan identitas diri ke orang lain, tolong disampaikan ke keluarga dan lingkungan. Hati-hati malware karena sudah banyak kasus yang terjadi di dunia siber," katanya.

Menurutnya, meski pemerintah sudah melindungi masyarakat dengan UU ITE, sebagai masyarakat pengguna internet tentulah harus lebih bijak dan berhati-hati dalam penggunanya.