JATIMNET.COM, Probolinggo - Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, meminta pemerintah melalui presiden RI Joko Widodo agar selektif memilih menteri untuk susunan kabinetnya, di periode II.

Alasannya, karena Bangsa Indonesia kata KH Mutawakkil, tengah dihadapkan gencarnya gerakan intoleransi. Dimana sangat berbahaya, lantaran menimbulkan disharmoni dan disintegritas bangsa.

KH Mutawakkil meminta, agar menteri yang dipilih Jokowi nantinya adalah menteri yang mengetahui kebutuhan dan budaya bangsanya. Baik menyangkut ideologi, serta keagamaan yang moderat.

“Saya harap pak Jokowi, bisa selektif memilih menteri di kepimpinan periode keduanya. Utamanya sosok menteri yang berkaitan dengan pembangunan SDM, baik di lingkup pendidikan, ekonomi maupun layanan kesehatan,” terang KH Mutawakkil, usai peresmian rumah susun STIKES Hafshawaty, Ponpes Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Kamis 25 Juli 2019.

BACA JUGA: 17 Tower Siap Digarap Kementrian PUPR, 20 Persen Untuk Lingkup Pesantren

Dijelaskan pria yang juga wakil Ra'is Syuriah PWNU Jatim itu, dari survei yang dilakukan Universitas Islam Syarif (UIN) Hidayatullah dan Lembaga Ilmu Pengetahui Indonesia (LIPI). Diketahui gerakan mengarah intoleransi di Indonesia, sudah sangat kuat dan deras.

“Lingkup pendidikan harus mengantisipasi hal ini, mudhorot dari transnasional. Namun peranan pendidik, juga harus mendapat dukungan dan kebijakan pemerintah, dalam penanggulangan radikalisme,” tukasnya.

Sebagai solusinya, KH Mutawakkil mendorong pemerintah baik di pusat dan daerah, agar berpihak kepada pesantren, komunitas masyarakat dan komponen bangsa yang benar-benar mampu, menangkal ancaman bangsa dari paham radikalisme.

“Caranya dengan membantu keputusan politik anggaran, dimana harus banyak yang diperuntukkan untuk membackup dan melengkapi kebutuhan, dan infrastruktur seluruh pesantren di Indonesia,” pungkas KH Mutawakkil.

BACA JUGA: Pemprov Bangun Ponpes Gratis untuk Tingkatkan IPM 

Disampaikan KH Mutawakkil, lingkup pesantren dan komunitas merupakan benteng utama menghadapi serangan paham radikalisme. Menurutnya, pesantren sejak awal merupakan bagian pendiri bangsa.

“Bagi pesantren ‘Hubbul Wathon’ atau nasionalisme itu ibadah, menjaga ideologi agama, bangsa, menjaga budaya dan mensejahterakan masyarakat dan umat, adalah sebuah kewajiban,” paparnya.

KH Mutawakkil berharap masyarakat, pesantren dan pemerintah bisa berkolaborasi dalam membendung gerakan radikalisme. Dimana masyarakat dan pesantren memiliki kekuatan kultur, sementara pemerintah melalui kekuatan strukturalnya.

“Semuanya harus berkolaborasi dengan kekuatan ‘Civil Society’, dan Ini tidak boleh dianggap remeh. Mungkin 5 sampai 10 tahun tidak terasa, namun  setelah itu nasib generasi dan keberlangsungan bangsa ini akan menghadapi bahaya yang besar. Oleh karenanya sudah waktunya, kita mengumpulkan semua kekuatan bersama-sama,” tandas KH Mutawakkil.