JATIMNET.COM, Gresik - Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto menyerahkan 30 sertifikat tanah wakaf kepada organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah cabang Gresik.

Penyerahan berlandaskan program Kementrian ATR/BPN, bertujuan dalam mewujudkan Gresik menuju Kabupaten Lengkap, penyerahan dilakukan saat Menteri berkunjung ke Kabupaten Gresik

Menteri dampingi Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Timur Jonahar, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Asep Heri serta Forkopimda Gresik.

“Kami senyerahkan sertipikat tanah wakaf kepada Ormas NU dan Muhammadiyah. Karena keduanya yang selalu menjaga dan menjamin kedamaian dalam melaksanakan ibadah di negara kita, membidangi NKRI berdasarkan Pancasila.” Katanya, Rabu 29 Maret 2023.

Baca Juga: DPRD Gresik Bersama KWG Belajar ke Malioboro Yogyakarta Tentang Penataan Kawasan Wisata

Dari kantor PCNU dan Muhammadiyah, Menteri ATR/BPN menuju Kantor BPN Gresik, menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pembentukan tim terpadu Gresik Lengkap.

Perjanjian ditandatangani oleh Bupati Gresik, Kajari Gresik, Kapolres Gresik, Komandan Kodim 0817/Gresik, Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Kadispendukcapil Gresik, Kepala BPPKKAD Gresik, dan Kepala Kantor Pertanahan Gresik.

Selanjutnya, Bupati Gus Yani juga menerima sertipikat aset Pemerintah Kabupaten Gresik oleh Menteri ATR/BPN, sertipikat tersebut meliputi jalan umum, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan, target tahun ini adalah secepatnya dapat merealisasikan Kota Lengkap.

Baca Juga: Pemkab Gresik Fokus Tingkatkan Mutu Pelayanan dan Pemantapan UHC

"Kota lengkap ini tanggung jawab kepala kantor BPN dan unsur terkait seperti bupati dan forkopimda, semuanya menjadi satu tim. MoU ini kami replikasi sebagai contoh untuk Kab/Kota lain di Indonesia." kata Hadi.

Hadi menyebut, dengan terealisasinya kota lengkap, setidaknya ada lima hal yang menguntungkan Kabupaten Gresik, hal ini juga akan menjadi dasar dalam menciptakan Gresik sebagai smart city.

"Keunggulan kota lengkap bisa kita deklarasikan apabila seluruh tanah di Gresik sudah terpetakan dan dipertanggungjawabkan. Keuntungannya nanti masyarakat sudah memiliki hak atas tanah karena sudah jelas," katanya.

Kedua, lanjut Hadi hilangnya konflik sengketa pertanahan, ketiga, mafia tanah tidak akan bisa masuk ke wilayah Gresik, dan keempat, kepastian hukum dari tanah yang digunakan investor jelas.

Baca Juga: Petrokimia Gresik Ajak Ribuan Peserta Jalan Sehat HUT Perak BUMN Kampanyekan Pemungutan Sampah

"Sehingga dapat berinvestasi dengan tenang. Kelima, program sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan dengan efektif." tanbahnya.

Hal ini juga didukung dengan pogram PTSL yang berjalan sejak tahun 2017, hingga kini, jumlah bidang tanah yang sudah berhasil dipetakan sebanyak 101,1 juta bidang dari target 126 juta bidang.

Sementara Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri ATR/BPN, yang menyelesaikan masalah status tanah milik NU dan Muhammadiyah.

"Saat ini tanggung jawab Kabupaten Gresik tidak hanya soal aset pemerintah, tapi juga aset siapapun termasuk kelembagaan. Seperti lembaga Ormas NU dan Muhammadiyah." kata Gus Yani.

Baca Juga: Kolaborasi DPRD Gresik Dengan KWG Dorong Penataan PKL di Wisata Bandar Grissee

Terkait program PTSL, ia mengaku telah sering mensosialisasikan kepada masyarakat, dengan program PTSL masyarakat sangat terbantu dalam pengurusan sertipikat tanah.

"Sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. Apalagi dengan adanya program PTSL yang hadir langsung sampai ke tingkat dusun. Artinya pembangunan ini konsentrasinya kita mulai dari desa." kata bupati.

Dalam acara tersebut, Kantor BPN Gresik juga menerima CSR dari 24 perusahan di Gresik senilai Rp.4,6 miliar secara simbolis oleh PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, PT. Petrokimia Gresik, dan PT. Bumi Lingga Pertiwi.