JATIMNET.COM, Surabaya – Kebijakan makro ekonomi yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini mendapat kritikan dari pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun Prabowo menganggap kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini tidak mutlak kesalahan presiden Joko Widodo. Justru Prabowo Subianto menilai kesalahan kebijakan makro ekonomi saat ini adalah kesalahan presiden-presiden sebelumnya.

“Kita semua salah jalan, kita harus kembali ke UUD 1945 dan pasal 33. Kita harus berani merencanakan pembangunan industrialisasi, lindungi nelayan, lindungi petani. Saya tidak menyalahkan bapak (Jokowi). Presiden-presiden sebelum bapak juga bertanggung jawab,” ungkap Prabowo dalam debat kelima, Sabtu 13 April 2019.

BACA JUGA: Cegah Soal Bocor, Tim Panelis Debat Capres Cawapres Dikarantina

Dalam debat capres-cawapres, Prabowo lebih menekankan kesalahan kebijakan ekonomi makro yang diterapkan pemerintah dalam kurun waktu puluhan tahun. Begitu juga dengan aliran dana yang ke luar negeri jauh lebih besar.

Adapun calon presiden petahana, Joko Widodo menganggap mengelola ekonomi makro tidak seperti mikro. Menurutnya ekonomi makro agregat produksi antara sisi permintaan dan suplai dipengaruhi serta dijaga kebijakan pemerintah

“Kalau mikro hanya jual dan beli. Tetapi makro, mengelola agregat-agregat produksi sektor primer dan sekunder di bidang manufaktur. Tidak semudah itu (mengelola ekonomi makro),” jawab Jokowi dalam debat capres-cawapres.

BACA JUGA: Ini Kata Wong Cilik Tentang Debat Capres

Sejalan dengan itu, Jokowi memaparkan empat tahapan untuk membangun hilirisasi industri. Tahapan besar adalah pembangunan infrastruktur, kedua SDM, sedangkan ketiga reformasi struktural, dan keempat adalah teknologi dan inovasi.

“Tidak mungkin semudah membalikkan tangan. Butuh tahapan besar,” lanjut Jokowi.