JATIMNET.COM, Surabaya — Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menyiapkan pengawasan terpadu terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Kodam setempat untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai peruntukannya.

Ketiga institusi tersebut akan berkoordinasi dengan Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Koordinasi itu bertujuan memastikan ketersediaan stok BBM sekaligus mengantisipasi penyimpangan dalam proses distribusi.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto mengatakan, pengawasan tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan setelah kepolisian mengungkap kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di sejumlah daerah.

“Kami dengan Ibu Gubernur dan juga Bapak Pangdam rencana memang akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan BPH Migas untuk memastikan yang pertama terkait dengan stok BBM untuk wilayah Jawa Timur,” katanya, Selasa, 3 November 2026.

Dekananto menegaskan, pemerintah dan aparat keamanan perlu memastikan pasokan BBM yang dialokasikan untuk Jawa Timur tidak dialihkan ke daerah lain. Pengalihan tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat di wilayah penerima alokasi.

BACA: Polda Jatim Bongkar Penyelewengan BBM dan LPG Subsidi di 22 Lokasi, 21 Orang Jadi Tersangka 

Selain memantau stok, Polda Jatim akan mengawal pengiriman BBM dari depo Pertamina menuju sejumlah kabupaten dan kota. Pengawasan tersebut mencakup kesesuaian tujuan pengiriman dengan dokumen atau delivery order (DO).

“Kami juga akan melakukan pengawalan memastikan pengiriman BBM ke beberapa kabupaten dan kota. Itu kita lakukan mulai dari depo Pertamina sampai ke SPBU,” ujarnya.

Menurut Dekananto, pengawalan diperlukan agar setiap pengiriman benar-benar sampai ke SPBU yang tercantum dalam dokumen distribusi. Dengan demikian, aparat dapat mengantisipasi kemungkinan penyimpangan selama perjalanan.

Untuk memperkuat pengawasan di tingkat daerah, Dekananto juga telah memerintahkan seluruh kepala kepolisian resor (kapolres) meningkatkan pemantauan di SPBU masing-masing.

Polda Jatim akan melaksanakan pengawasan bersama instansi terkait. Kepolisian berharap langkah tersebut dapat menutup celah penyimpangan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat.

Sebelumnya, Polda Jatim menetapkan 21 tersangka dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di 22 lokasi. Polisi menyita 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar bersubsidi, serta 434 tabung LPG berbagai ukuran.

Dekananto menegaskan, pengawasan dari depo hingga SPBU akan terus diperkuat untuk mencegah praktik penyalahgunaan komoditas bersubsidi.

“Kami ingin memastikan ke depan pengawasan mulai dari depo sampai ke SPBU tidak ada penyimpangan, termasuk juga saya sudah perintahkan para kapolres untuk melakukan pengamanan di setiap SPBU,” katanya.