JATIMNET.COM, Surabaya – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah petisi yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga menembus lebih dari 31 ribu tanda tangan.

 

Di saat yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai penghentian program tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan.

 

Petisi yang diluncurkan BEM Unair meminta pemerintah menghentikan sementara atau melakukan moratorium program MBG guna menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Hingga Selasa, 9 Juni 2026, jumlah dukungan yang terkumpul telah mencapai sekitar 31.325 tanda tangan terverifikasi.

 

Presiden BEM Unair, Rizqi Senja, menilai tingginya dukungan masyarakat menunjukkan adanya perhatian publik terhadap tata kelola program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut. Menurutnya, sejumlah perkembangan yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran.

 

Meningkatnya dukungan terhadap petisi tersebut bertepatan dengan beredarnya informasi viral yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026 karena kendala pendanaan. Informasi itu menyebar melalui poster yang beredar luas di media sosial dan berbagai grup percakapan.

 

Namun, Badan Gizi Nasional menegaskan informasi tersebut tidak benar. Lembaga itu menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman penghentian program maupun surat resmi yang memuat kebijakan tersebut.

 

BGN menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG masih berjalan di berbagai daerah dan tidak mengalami hambatan operasional yang menyebabkan penghentian program secara nasional. Bahkan pada 5 Juni 2026, pemerintah disebut telah menyalurkan tambahan Dana Bantuan Pemerintah untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

 

“Informasi yang tercantum pada gambar tersebut adalah tidak benar dan bukan merupakan pengumuman resmi Badan Gizi Nasional,” demikian klarifikasi resmi BGN yang disampaikan melalui kanal informasi lembaga.

 

Perbedaan antara isu penghentian dan tuntutan evaluasi menjadi poin penting dalam perkembangan terbaru program MBG. Jika isu penghentian berasal dari informasi yang dibantah pemerintah, maka desakan moratorium datang dari kelompok mahasiswa yang menyoroti aspek implementasi dan tata kelola program.

 

Sejumlah pengamat menilai fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program.

 

Mengingat MBG merupakan salah satu program strategis nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, setiap persoalan yang muncul berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat.

 

Bagi Jawa Timur, isu tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah sekolah dan penerima manfaat yang besar, keberlanjutan program MBG berkaitan langsung dengan kebutuhan gizi peserta didik, aktivitas penyedia bahan pangan lokal, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program.

 

Di tengah menguatnya tuntutan evaluasi, pemerintah masih mempertahankan posisi bahwa program tetap berjalan sesuai rencana. Namun, besarnya dukungan terhadap petisi BEM Unair menunjukkan bahwa aspek transparansi, pengawasan, dan efektivitas pelaksanaan kemungkinan akan menjadi sorotan utama dalam perkembangan program MBG ke depan.