JATIMNET.COM, Surabaya – Keluarnya Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 terkait pajak hasil tembakau yang digunakan untuk menambal jaminan kesehatan menimbulkan pro kontra.

Banyak pihak yang menilai dana hasil tembakau untuk jaminan kesehatan sosial adalah salah kaprah. Bahkan pengamat peralihan anggaran tersebut semakin mendorong peningkatan aktivitas merokok.

Anggapan itu ditepis oleh Dosen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes, menilai tidak ada yang salah dengan peralihan dana hasil tembakau untuk kesehatan.

“Sebetulnya tidak ada yang salah dengan kebijakan ini, namun ada beberapa narasi dari media tertentu yang membuat salah paham di masyarakat. Itu perlu diluruskan,” ucapnya saat dihubungi oleh Jatimnet, Senin 24 September 2018.

Ilham menganggap pajak rokok itu adalah penebusan dosa bagi perusahaan tembakau. Yang karenanya berbagai penyakit itu muncul dan menyerang masyarakat. Sehingga peningkatan defisit BPJS Kesehatan itu sebagai konsekuensi yang harus dibayar oleh pelaku dan produsen rokok.

Selain itu, meskipun sudah menaikkan defisit BPJS Kesehatan serta membayar pajak, bukan berarti menyuruh untuk terus merokok.

“Kalau arah pemikirannya ke situ, sama saja kita semua membuat lingkaran setan. Jumlah defisit BPJS kesehatan akan naik, dan konsumen rokoknya juga tetap naik,” ucapnya.

Menurutnya, posisi pemerintah saat ini memang tidak mudah. Namun seharusnya juga memberikan narasi, supaya tidak ada pemikiran yang salah. Selain itu, juga tidak boleh memberi sedikit celah kepada industri rokok, yang menjadikan pajak sebagai alasan.

Pendapat berbeda disampaikan Komnas Pengendalian Tembakau yang menganggap alokasi pajak rokok untuk menutup defisit BPJS sangat keliru.

“Terus terang saya gagal paham. Pemerintah memutuskan mengambil dana pencegahan penyakit katastropik, tapi bersumbernya dari pajak rokok daerah. Dan itu untuk menambal defisit pengobatan penyakit katastropik,” ungkap Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Komnas Pengendalian Tembakau, Dr. Widyastuti Soerojo, dalam keterangan resminya.

Widyastuti mengatakan akan fatal jika pajak rokok diharapkan mengikuti kebutuhan untuk menambal defisit. Tanpa ada keinginan menaikkan harga rokok, ini akan memaksa produsen menaikkan produksi dan masyarakat meningkatkan konsumsi.

Menurut Komnas Pengendalian Tembakau, menutup defisit BPJS Kesehatan dengan menggunakan dana pajak rokok daerah adalah hal yang tidak bijaksana.

Pertama, pajak rokok daerah adalah hak daerah sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Perpres 82/2018 ini telah melangkahi undang-undang.

Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap keputusan pemerintah mengalokasikan pajak rokok dan cukai hasil tembakau untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, membuat perokok menjadi pahlawan.