Logo

Perguruan Tinggi Jadi Ladang Gerakan Radikalisme

Reporter:

Kamis, 02 August 2018 07:02 UTC

Perguruan Tinggi Jadi Ladang Gerakan Radikalisme

Direktur Jendral Peraturan-Perundang-Undangan Kementerian hukum dan HAM RI, Prof. Dr Widodo Ekatjahtjana mendapatkan cindra mata dari Untag Surabaya

JATIMNET.COM, Surabaya – Perguruan Tinggi menjadi ladang subur tumbuhnya radikalisme karena para mahasiswa tak dibekali pemahaman kebangsaan yang cukup.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana dalam seminar nasional tentang peran Perguruan Tinggi dalam mewujudkan ketahanan bangsa di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Rabu, 01 Agustus 2018. “Saya melihat justru Perguruan Tinggi menjadi sasaran utama gerakan radikalisme,” katanya.

Ia mengatakan mahasiswa merupakan agen perubahan untuk membuat negara menjadi lebih baik. Namun banyak mahasiswa terjerumus dalam radikalisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Maka mahasiswa harus kembali untuk mempertebal ideologi bangsa supaya bisa mencegahnya. “Saya berharap ideologi kebangsaan kembali dipertebal di kampus-kampus supaya mahasiswa tidak salah arah,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basara mengatakan saat ini ideologi generasi muda mulai berkurang untuk mencintai bangsa. Hal itu dipengaruhi oleh pembelokan sejarah yang sempat terjadi. Selain itu, pengurangan pendidikan yang berbasis ideologi juga berkurang, misalnya pendidikan Pancasila. “Zaman Orde Baru pendidikan Pancasila dihilangkan. Ini kan satu kemunduran yang bisa berakibat faham-faham radikal masuk,” katanya.

Basara mengatakan agar ideologisasi Pancasila semakin tebal di kalangan mahasiswa, pendidikan menjadi tempat penggodokan yang paling cocok. Untuk itu, pendidikan Pancasila yang berisi sejarah Pancasila, hari lahir Pancasila, dan proses penetapan Pancasila harus diketahui dan masuk dalam mata kuliah.

“Di Untag ini kampus nasionalis, saya sangat berharap ada mata kuliah penanaman ideologi kebangsaan, ajaran Bung Karno. Ini bisa untuk mengantisipasi faham wahabi dan faham-faham radikal yang masuk ke Indonesia. Ingat keberadaan Untag adalah rekomendasi Presiden Soekarno,” tegas Wakil Sekjen DPP PDIP ini.