JATIMNET.COM, Sampang – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sampang mencatat sebanyak 14.744 warga masih menganggur pada 2025. Jumlah tersebut setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 2,44 persen.

Mayoritas pengangguran di Kabupaten Sampang berasal dari kelompok usia produktif, khususnya lulusan SMP dan SMA. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya daya serap tenaga kerja terhadap lulusan pendidikan menengah.

Kepala Disnaker Sampang, Asroni, mengatakan bahwa angka TPT sebesar 2,44 persen tergolong rendah jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Jawa Timur.

“Angka pengangguran terbilang rendah, tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi karena upah yang diterima pekerja relatif kecil,” ujar Asroni, Sabtu, 18 April 2026.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sampang telah menjalankan berbagai program untuk menekan angka pengangguran, di antaranya pelatihan kerja dan penyelenggaraan job fair.

“Kami memang tidak memberikan bantuan alat secara langsung. Namun, pelatihan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM dan membuka peluang kerja,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menilai angka pengangguran di daerahnya masih tergolong tinggi jika dilihat dari jumlah absolutnya. Ia menyebut, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengelolaan produk dan pasar lokal.

“Faktor ini yang menyebabkan angka pengangguran masih tinggi,” katanya.

Mahfud juga mengkritisi kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum optimal dalam menekan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Banyaknya warga yang menganggur menunjukkan upaya pemerintah daerah masih kurang maksimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, program pelatihan kerja seharusnya tidak berhenti pada peningkatan keterampilan semata, tetapi juga harus diikuti dengan penyaluran tenaga kerja.

“Lulusan pelatihan harus dibantu mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai setelah pelatihan justru kembali menganggur,” ujarnya.

Politikus PKS tersebut mendorong Pemkab Sampang segera menyusun strategi yang lebih komprehensif, termasuk memperluas akses pelatihan berbasis digital dan memperkuat pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Angka TPT harus bisa ditekan secara signifikan sebelum 2030, saat Indonesia memasuki bonus demografi,” pungkasnya.