JATIMNET.COM, Surabaya – Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (DJP Jatim) mencatat penerimaan negara di provinsi tersebut mencapai 167, 52 triliun hingga Agustus 2026.

Angka itu tumbuh 8,89 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) dari Rp153,84 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (DJP Jatim) I Max Darmawan mengatakan penerimaan negara yang meningkat itu ditopang berbagai sektor. Mulai dari perpajakan, kepabeanan dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak.

Untuk sektor penerimaan negara dari sektor pajak hingga Agustus 2026, mencapai Rp71,19 triliun. Jumlah itu mencapai 58,19 persen dari target APBN dengan penerimaan pajak bruto tumbuh 11,51 persen (yoy). Sedangkan penerimaan pajak neto tumbuh 19,84 persen (yoy).

“Kinerja tersebut mencerminkan resiliensi ekonomi regional dan menopang capaian target penerimaan APBN,” kata Max, Rabu, 16 September 2026.

Sementara, realisasi penerimaan pajak yang tumbuh 1,75 persen (yoy) ditopang oleh PPh Badan sebesar Rp12,09 triliun yang tumbuh 13,47 persen serta PPh Orang Pribadi dan PPh 21 sebesar Rp8,75 triliun yang tumbuh 30,43 persen.

Kemudian juga ditopang oleh PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 sebesar Rp4,97 triliun yang tumbuh 22,34 persen, serta PPN dan PPnBM sebesar Rp48,60 triliun yang tumbuh 17,83 persen.

Untuk sektor kepabeanan dan cukai, Max menjelaskan, penerimaan negara mencapai mencapai 85,51 triliun dari target APBN. “Telah mencapai 59,07 persen dari target APBN, tumbuh 1,29 persen year-on-year,” ujar Max, Rabu, 16 September 2026.

Sebanyak 1,29 persen yoy realisasinya dipengaruhi peningkatan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).

Kemudian, penerimaan bea masuk mencapai Rp4,27 triliun atau 70,71 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 9,98 persen secara tahunan.

Menurut Max, peningkatan penerimaan bea masuk dipengaruhi pertumbuhan nilai dan volume impor serta kenaikan rata-rata kurs pajak dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Sedangkan penerimaan bea keluar mencapai Rp466 miliar atau 124,09 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 19,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan rata-rata harga referensi CPO (Crude Palm Oil) dan pergeseran komposisi ekspor ke turunan CPO,” ujarnya.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Jatim hingga Agustus telah mencapai 97,52 persen dari target tahunan.

Kontribusi PNBP terbesar antara lain berasal dari Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara nasional, pendapatan negara hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.779,4 triliun atau tumbuh 1,4 persen secara tahunan. Realisasi tersebut mencapai 56,3 persen dari target APBN sebesar Rp3.159,6 triliun.

Sementara, belanja negara secara nasional mencapai Rp1.612,07 triliun atau tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Realisasi tersebut setara 43,1 persen dari pagu belanja setahun.

Max mengatakan pertumbuhan penerimaan yang tetap positif menjadi modal untuk menjaga kinerja fiskal hingga akhir 2026.

“Baik pertumbuhan bruto maupun neto itu yang positif, memberikan tentunya sinyal positif bagi Jawa Timur maupun bagi nasional. Itu modal yang sangat penting untuk kita semua untuk bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya.