JATIMNET.COM, Malang – Persoalan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan menjadi tantangan utama keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Hal itu terungkap dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang digelar Kelompok FBD 39 Babadan bersama dosen pembimbing lapangan. Forum tersebut melibatkan pengelola BUMDes, pemerintah desa, warga, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Ketua kegiatan sekaligus dosen pembimbing lapangan, Ahmad Zaki Fadlur Rohman, mengatakan BUMDes tidak cukup hanya mengejar keuntungan. Pengelola juga harus mampu mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan agar manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat.

"BUMDes bukan hanya berbicara mengenai keuntungan, tetapi juga bagaimana potensi yang dimiliki desa bisa dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Ahmad Zaki saat diwawancarai, Kamis, 3 September 2026.

 

Pengurus BUMDes Babadan Tinggal Tiga Orang

BUMDes Babadan berdiri pada 2019 melalui musyawarah desa. Namun, lembaga tersebut sempat vakum sekitar tiga tahun sebelum kembali menggelar musyawarah desa dan memilih direktur baru pada 2021.

Persoalan SDM kemudian menjadi salah satu hambatan yang perlu segera dibenahi. Dari 11 anggota awal, kini hanya tiga orang yang masih bertahan dalam kepengurusan BUMDes.

Anggota kegiatan, Taufik Akbar, menilai keberlanjutan BUMDes sangat bergantung pada kapasitas pengelola, kepemimpinan, dan sistem kerja yang profesional.

"Keberlanjutan BUMDes sangat berkaitan dengan kapasitas pengelola, kepemimpinan, keberlanjutan kepengurusan, serta sistem pengelolaan yang profesional," ujarnya.

Persoalan insentif juga memengaruhi keberlangsungan organisasi. Karyawan BUMDes sudah menerima gaji, sedangkan pengurus belum memperoleh gaji karena usaha yang dijalankan belum menghasilkan laba. Kondisi tersebut turut menyulitkan penerapan aturan dan sanksi dalam organisasi.

 

Potensi Usaha BUMDes Babadan

Di tengah persoalan tersebut, Desa Babadan memiliki sejumlah potensi ekonomi. BUMDes telah menjalankan usaha kopi sejak 2019, memiliki sektor peternakan, serta bekerja sama dengan Greenfields dalam penyaluran pupuk.

Desa juga menyiapkan pengembangan UMKM dari tujuh dusun dan sektor pertanian di lahan sekitar 5.000 meter persegi. Potensi pengolahan limbah srintil di kawasan Watutumpeng juga dinilai dapat dikembangkan menjadi aktivitas bernilai ekonomi.

Pengalaman usaha sebelumnya menjadi bahan evaluasi. Usaha pertanian tebu yang pernah dijalankan BUMDes gagal panen akibat keterbatasan biaya perawatan dan persoalan pembayaran dari pihak rekanan.

Karena itu, pendampingan mendorong BUMDes menyusun business plan yang mencakup kepemimpinan, operasional, dan pemasaran. Pengelola juga dinilai membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM.

Salah satu gagasan yang muncul ialah menjadikan Cafe Bajo sebagai pusat edukasi dan pemasaran produk desa. Tempat tersebut dapat digunakan untuk memperkenalkan proses roasting kopi sekaligus memasarkan produk UMKM dari tujuh dusun.

"Tempat tersebut direncanakan dapat menampilkan proses roasting kopi hingga menjadi produk jadi serta menjadi ruang pemasaran berbagai produk UMKM dari tujuh dusun," jelas Zaki.

Pendampingan juga mendorong kolaborasi BUMDes dengan Koperasi Desa (Kopdes) melalui pembagian peran yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Zaki berharap pendampingan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut pada pembenahan SDM, kelembagaan, pengelolaan aset, dan perencanaan usaha BUMDes Babadan.

"Pengurus berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada sosialisasi," ungkap Zaki.