JATIMNET.COM, Surabaya – Ekonomi Jawa Timur tumbuh lebih cepat daripada rata-rata nasional pada kuartal II-2026. Namun, di tengah munculnya keresahan ekonomi dalam rangkaian demonstrasi 27 Agustus 2026 di Jakarta, angka pertumbuhan tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: sejauh mana pertumbuhan ekonomi benar-benar meningkatkan pendapatan, daya beli, dan keamanan pekerjaan warga Jawa Timur?

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat ekonomi provinsi ini tumbuh 5,72 persen secara tahunan atau year-on-year pada kuartal II-2026.

Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada periode yang sama. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp930 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap ekspansif, tetapi ukuran PDRB belum dengan sendirinya menggambarkan bagaimana hasil pertumbuhan terbagi hingga tingkat rumah tangga.

Pertanyaan mengenai kualitas pertumbuhan semakin relevan setelah ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai keresahan ekonomi menjadi salah satu latar belakang penting demonstrasi 27 Agustus 2026.

Menurut dia, tekanan ekonomi yang dialami masyarakat, terutama kelompok kelas menengah, tidak muncul dalam waktu singkat.
“Keresahan ekonomi menjadi salah satu latar belakang yang penting,” kata Yusuf di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. .

Yusuf menyoroti sejumlah tekanan yang terakumulasi, mulai penyusutan kelompok kelas menengah, kenaikan biaya hidup, tekanan terhadap upah riil, cicilan rumah tangga hingga kekhawatiran kehilangan pekerjaan, khususnya pada sektor manufaktur dan industri padat karya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa demonstrasi 27 Agustus tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai aksi kelas menengah. Sejumlah kelompok yang turun ke jalan membawa agenda berbeda, termasuk pemberantasan korupsi, perpajakan, harga kebutuhan pokok, upah, pendidikan, kesehatan hingga evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah.

Kondisi tersebut membuat indikator pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama data yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Secara nasional, ekonomi Indonesia sebenarnya tidak menunjukkan kontraksi.

BPS mencatat pertumbuhan mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026 dan 5,29 persen pada kuartal II. Secara kumulatif, ekonomi semester pertama 2026 tumbuh 5,45 persen.

Pasar tenaga kerja juga mencatat perbaikan pada beberapa indikator. Hingga Mei 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65 persen. Rata-rata upah buruh tercatat Rp3,39 juta per bulan.

Persoalannya, jumlah orang bekerja dan rata-rata upah belum sepenuhnya menjelaskan kekuatan ekonomi rumah tangga. Pekerja masih harus berhadapan dengan biaya pangan, perumahan, pendidikan, transportasi, kesehatan, cicilan serta berbagai pengeluaran rutin lainnya.

Stabilitas pekerjaan juga menentukan seberapa besar keluarga berani melakukan konsumsi di luar kebutuhan dasar. Tekanan tersebut terlihat dari perubahan komposisi kelas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data BPS yang diolah Mandiri Institute, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun dari sekitar 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta pada 2025.

Sebaliknya, kelompok aspiring middle class atau masyarakat yang berada menuju kelas menengah bertambah sekitar 4,5 juta menjadi sekitar 142 juta orang.

Jika ditarik lebih panjang, penyusutan kelas menengah terlihat lebih jelas. Pada 2019, jumlah kelas menengah Indonesia masih sekitar 57,3 juta orang. Artinya, dalam beberapa tahun jumlah penduduk yang berada dalam kelompok ekonomi tersebut berkurang jutaan orang.

Data itu penting bagi Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk besar sekaligus salah satu pusat industri, perdagangan, pertanian dan jasa nasional, perubahan kemampuan konsumsi masyarakat dapat memengaruhi perputaran ekonomi daerah.

Ketika rumah tangga memilih menahan belanja karena pendapatan tidak pasti, dampaknya dapat menjalar ke perdagangan, usaha makanan, transportasi hingga pelaku UMKM.

Di sisi harga, tekanan juga tidak merata. BPS mencatat inflasi nasional pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen secara tahunan. Jawa Timur mencatat inflasi 2,87 persen, relatif sejalan dengan angka nasional. Namun Surabaya mengalami inflasi lebih tinggi, mencapai 3,45 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa angka inflasi provinsi belum tentu sama dengan tekanan yang dirasakan masyarakat di setiap kota. Komposisi konsumsi setiap keluarga juga berbeda sehingga kenaikan harga pada kebutuhan tertentu dapat terasa lebih berat meskipun inflasi keseluruhan masih berada pada kisaran terkendali.

Ada indikator lain yang perlu dicermati dari pertumbuhan Jawa Timur. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah pada kuartal II-2026 tumbuh 19,35 persen secara tahunan, menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi.

Kenaikan belanja pemerintah dapat memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi. Namun, kualitas pertumbuhan dalam jangka lebih panjang juga bergantung pada kekuatan konsumsi rumah tangga, investasi produktif, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan produktivitas sektor usaha.

Di sinilah pertumbuhan 5,72 persen perlu dibaca secara lebih hati-hati. Angka tersebut merupakan indikator penting bahwa perekonomian Jawa Timur berkembang, tetapi belum cukup digunakan sendirian untuk menyimpulkan bahwa kemampuan ekonomi seluruh masyarakat meningkat dalam kecepatan yang sama.

Keresahan ekonomi yang ikut muncul dalam tuntutan demonstrasi 27 Agustus menjadi pengingat mengenai jarak antara indikator makro dan pengalaman rumah tangga.

Pertumbuhan ekonomi dapat tetap tinggi ketika sebagian keluarga menghadapi tekanan cicilan, biaya pendidikan, harga pangan atau ketidakpastian pekerjaan.

Bagi pemerintah daerah di Jawa Timur, tantangannya bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen. Pertumbuhan juga perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih aman, pendapatan yang mampu mengejar kebutuhan hidup, inflasi yang terkendali serta pelayanan publik yang dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Situasi tersebut sekaligus membuat data ketenagakerjaan, upah riil, konsumsi rumah tangga, kemiskinan dan pergerakan kelas menengah menjadi penting untuk mengikuti perkembangan ekonomi Jawa Timur berikutnya.

Pertumbuhan PDRB tetap menjadi indikator utama, tetapi dampaknya terhadap kehidupan warga menjadi ukuran lain yang tidak kalah penting.

Dengan ekonomi Jawa Timur yang tumbuh 5,72 persen pada kuartal II-2026, pekerjaan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan itu tidak berhenti sebagai capaian statistik.

Perkembangan daya beli, kualitas pekerjaan dan kemampuan rumah tangga mempertahankan tingkat kesejahteraannya akan menentukan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar semakin dirasakan masyarakat.