JATIMNET.COM, Surabaya – Sekretaris Jenderal Madura Asli (Madas) Sulaiman Darwis menentang dan membantah sejumlah tudingan miring tentang penyekatan di Suramadu sebagai bentuk diskriminasi kepada warga Madura. Menurutnya, penyekatan di Suramadu sisi Surabaya merupakan bentuk kepedulian terhadap warga Madura yang ada di Surabaya.

“Justru penyekatan ini untuk membantu warga Madura yang ada di Surabaya. Justru penyekatan ini adalah antisipasi penyebaran Covid-19 dari Kabupaten Bangkalan. Jadi, buat warga Bangkalan khusus warga Madura, saya tegaskan bahwa penyekatan ini adalah bentuk kepedulian untuk warga Madura, bukan berarti diskriminasi, tapi Surabaya peduli kepada sesama,” kata Sulaiman.

Ia mengatakan seperti itu karena pihaknya bersama teman-teman dari ormas Madas selalu hadir di penyekatan setiap hari dengan sistem piket. Tujuannya tidak lain untuk membantu penyekatan dan tes. Sebab, dia khawatir ada warga Madura yang emosi saat hendak dites.

BACA JUGA: 11 Hari Penyekatan, 354 Pengendara di Suramadu Positif Covid-19

“Makanya, kami hadir di sini untuk membantu, mungkin ada yang agak emosi untuk dites, kita akan hadapi dengan persuasif dengan bahasa Madura kita. Jadi, sekali lagi saya pastikan bahwa penyekatan ini justru untuk membantu pencegahan Covid-19 dari Bangkalan. Kalau sudah dites nanti bisa diketahui, oh ini sehat, oh ini enggak sehat, sehingga enak nanti bisa dibantu pengobatannya,” ia menerangkan.

Selain itu, Sulaiman juga mengaku sudah menelusuri sebuah pamflet yang berisi seruan aksi yang akan digelar di Pemkot Surabaya dan Polda Jatim. Menurutnya, pamflet itu dikoordinatori Bob Hasan. Dia pun tidak tahu Bob Hasan itu dari komunitas atau ormas Madura apa.

“Saya takutnya ini hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Yang pasti, kami dari ormas Madas mengapresiasi apa yang telah dilakukan Wali Kota Surabaya bersama jajaran Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memastikan kebijakan penyekatan dan tes antigen di Suramadu itu merupakan keputusan bersama antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Bupati Bangkalan, dan Wali Kota Surabaya.

“Jadi, ketika ada lonjakan kasus di Bangkalan beberapa waktu lalu, Forkopimda Jatim langsung tanggap melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk menggelar rapat dengan Forkopimda Surabaya dan Bangkalan. Dalam rapat itu diputuskan harus ada penyekatan dan tes antigen di Suramadu dan Bangkalan,” kata Febri.

BACA JUGA: Lolos Penyekatan di Suramadu, Belasan Warga Madura Dites Antigen di Probolinggo

Ia menjelaskan awalnya penyekatan dilakukan secara acak dan hanya dilakukan bagi warga yang beralamat di tiga kecamatan yang saat itu lockdown, yaitu Kecamatan Bangkalan, Klampis, dan Arosbaya. Namun, ternyata ditemukan pengendara yang positif dan berasal dari luar tiga kecamatan tersebut.

Akhirnya, pada Minggu 6 Juni 2021, Wali Kota Surabaya yang saat itu memimpin langsung penyekatan menghubungi dan melaporkan kepada Gubernur Jatim, Pangdam, dan Kapolda, serta Bupati Bangkalan.

“Forkopimda Jatim meminta untuk melakukan penyekatan semua pengendara yang akan masuk ke Surabaya dan semua pengendara harus dites. Kita sebagai pemerintah di bawah pemprov menjalankan instruksi tersebut, kita berhentikan semuanya dan tes semua,” katanya.

Peneriak PKI pada Kiai Minta Maaf ke Pengurus NU Jatim

Berita Populer

Baca Juga