JATIMNET.COM, Ponorogo – Rombongan roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Ponorogo disambut aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan gedung DPRD setempat, Jumat 20 September 2019. Mahasiswa menuntut agar di tubuh KPK bebas dari paham radikalisme.

“Kami menyatakan sikap bersama seluruh elemen bangsa ini harus bersama-sama memberantas korupsi yang utama. Jangan sampai KPK dijadikan alat politik,” kata Koordinator aksi Hanif Munawir, Jumat 20 September 2019.

Hanif menjelaskan, mahasiswa ingin membuat komitmen bersama dengan KPK agar lebih kuat sehingga dalam pelaksanaannya KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

BACA JUGA: Mahfud MD Minta Imam Nahrawi Berani dan Tegar Jalani Proses Hukum

“Kami meminta ada sedikit revisi pembahasan guna mencegah adanya oknum-oknum berpaham radikal yang nantinya akan masuk ke KPK dan pemerintahan,” jelasnya.

Sementara itu, Penasehat KPK RI M Tsani Arafani datang menemui demontran dan menegaskan bahwa, KPK saat ini sudah bertindak sesuai dengan SOP dan hukum yang berlaku. “Di KPK sama sekali tidak ada anggota yang menganut paham radikal atau sejenisnya,” kata Tsani.

“Silakan datang ke KPK, beribadahlah di KPK, lihat seradikal apa KPK. Kalau kemudian kami bersikap keras kepada korupsi, itu perwujudan kami menjalankan agama,” kata Tsani menegaskan.

BACA JUGA: Tolak UU KPK, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Malang Tabur Bunga

Menurutnya, jika ada informasi gambar yang tersebar di media sosial tentang adanya paham radikalisme ditubuh KPK ia mempersilakan kepada siapa saja untuk melaporkan anggota tersebut.

“Kan ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tangkap saja orangnya, sesederhana itu. Jadi tidak usah termakan isu yang tidak ada gunanya,” imbuhnya.

Dengan adanya roadshow bus KPK ini, KPK ingin mendekatkan diri dengan masyarakat dan mempersilakan masyarakat membuat aduan bahkan untuk anggota KPK sendiri.

“Kami tidak ingin masyarakat diombang-ambingkan dengan informasi yang tidak tepat,” pungkasnya.