JATIMNET.COM, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar membuat polling atau jajak pendapat terkait perlu tidaknya transportasi massal cepat berbasis jalan rel di dalam kota.

Menurutnya, adanya jajak pendapat nanti akan ada pembahasan antara pemkot dengan DPRD Surabaya serta pihak-pihak lain untuk merumuskan transportasi massal berbasis rel di dalam kota.

“Jadi tidak harus trem, bisa juga Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT) atau monorail," kata Masduki saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat 29 Maret 2019.

Polling ini sangat diperlukan untuk mengetahui keinginan warga Surabaya terkait transportasi massal cepat. Apalagi saat ini Jakarta sudah menerapkan transportasi MRT.

BACA JUGA: Menhub Sayangkan Perilaku Penumpang saat Uji Coba MRT

Masduki mengungkapkan selama ini Pemkot Surabaya dalam menerapkan kebijakan selalu menggunakan pendekatan atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Sehingga tidak ada peran atau aspirasi masyarakat dalam pengadaan kebutuhannya.

“Harapan saya dengan adanya jajak pendapat akan ada perubahan paradigma kebijakan  pemkot diambil langsung dari kalangan masyarakat bawah," katanya.

Apalagi transportasi massal ini berhubungan langsung dengan masyarakat, lanjut Masduki. Sehingga pendapat mayoritas warga Surabaya dibutuhkan untuk memutuskan langkah atau kebijakan terbaik yang diambil Pemkot Surabaya.

Masduki mengatakan sejak 2010, Pemkot Surabaya merencanakan adanya Angkutan Massal Cepat (AMC) berupa trem dan monorel. Bahkan, lanjut dia, semua persiapan baik teknis maupun penunjang serta perencanaan anggaran sudah dilalui dengan matang.

BACA JUGA: Mengintip Rencana Pemprov Wujudkan LRT di Jatim

Menurutnya, kebijakan pemkot tidak ada gunanya karena Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak bisa mewujudkannya karena tidak mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Sebetulnya (trem) sudah dianggarkan. Tapi selama ini dana itu bolak-balik hanya untuk DED (Detail Engineering Design)," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan sebenarnya sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) atau ,nota kesepamahan bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Pemkot Surabaya dan PT Kereta Api Indonesia terkait reaktivasi jalur kereta api dalam Kota Surabaya pada 2015.

"Sampai saat ini kami masih punya komitmen dalam bentuk MoU. Kita tetap menjalankan yang domain kita, seperti membangun park and ride, trotoar, halte, trunk, feeder dan subsidi tarif," katanya.