JATIMNET.COM, Situbondo – Pandemi Covid-19 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdampak cukup luas terhadap merosotnya sektor ekonomi. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2020 terjadi kontraksi ekonomi 2,8 persen selama 2020. Dampak terbesar menimpa Industri Kecil Menengah (IKM) terutama pada sektor perdagangan besar dan kecil. Padahal keberadaan IKM di Situbondo menyerap sekitar 95.393  tenaga kerja.

Berbagai skema pemulihan ekonomi dilakukan Pemkab Situbondo untuk menggerakkan sektor industri, mulai mendorong pelaku IKM menjual produknya secara online, hingga menggandeng pihak ketiga untuk memberikan bantuan modal khusus pelaku industri ibu rumah tangga.

“Selama pandemi, kami memang mengalami penurunan omzet sekitar 50 persen. Alhamdulillah kami masih tetap produksi dibandingkan pelaku IKM lainnya yang sebagian sudah gulung tikar,” kata Sumartin, pelaku IKM jenis makanan asal Kecamatan Besuki, Kamis, 29 April 2021.

Menurutnya, pemerintah perlu membantu modal untuk menggerakan kembali pelaku IKM. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan pemasaran produk IKM, seperti memperbanyak outlet di lokasi wisata, rest area maupun outlet pusat oleh-oleh.

BACA JUGA: Berkat Listrik PLN, Industri Mebel Dusun Lendut Situbondo Berkembang

“Bantuan modal dan pelatihan-pelatihan sangat diperlukan karena banyak hasil produksi IKM Situbondo kalah bersaing karena packaging kurang menarik,” katanya.

Menurut Sumartin, selama ini dirinya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan aneka macam makanan. Sempat masuk market place, namun tidak terlalu membantu di bidang pemasaran. Setiap bulannya, Sumartin mengaku mendapat penghasilan bersih sekitar Rp5 juta.

“Saya sudah menjual produk makanan ke beberapa kabupaten tetangga dan ke salah satu outlet di  Surabaya. Kami memanfaatkan jejaring pertemanan serta media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun WhatsApp Group,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo Yogie Krispiyan Sah mengatakan ada 14. 149 unit usaha di Situbondo dan terbesar adalah industri agro atau yang berbahan baku dari pertanian sebanyak 5.248 unit usaha termasuk IKM di dalamnya.

Selama masa pandemi, para pelaku IKM didorong mengubah sistem pemasaran dari offline ke online. Bahkan beberapa IKM juga difasilitasi penyediaan wifi gratis untuk memudahkan mereka berjualan  di media sosial.

BACA JUGA: Kerajinan Akar Kayu Jati di Situbondo Tembus Pasar Eropa dan Amerika

“Ada juga bantuan dari pemerintah daerah Rp200 ribu selama tiga bulan. Bantuan stimulus tersebut diberikan kepada seluruh pelaku IKM di luar bantuan modal dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya sedang fokus melakukan pendampingan pelaku IKM makanan. Banyak pelaku IKM belum bisa mengemas produknya dengan baik sehingga kalah bersaing di pasar online.

“Ada banyak IKM makan sangat potensi di pasar online. Saat ini mereka perlu dilakukan pendampingan mengemas barang dagangannya agar menarik konsumen,” katanya.

Selain itu, Pemkab Situbondo juga menggandeng sejumlah organisasi perempuan untuk membantu pemulihan ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi emak-emak (ibu-ibu) pedesaan. Pemkab menggandeng pihak ketiga untuk mendukung modal usaha, pendampingan, dan pelatihan usaha.

“Kami sudah melakukan MoU dengan PT Amartha Mikro Fintek, Bank Jatim, Ikatan Sarjana Ekonomi, Tim Penggerak PKK, Fatayat NU, dan Fajar Emak Sholehah,” kata Bupati Situbondo Karna Suswandi.

BACA JUGA: Menilik Kampung Tahu di Situbondo

Menurut Karna, program pemberdayaan emak-emak pedesaan tidak menggunakan APBD. Pemkab melakukan terobosan melakukan MoU dengan perusahaan yang dapat memberikan akses pembiayaan pendanaan modal usaha.

“Kami optimis keberadaan IKM di Situbondo akan terus tumbuh berkembang serta akan lahir usaha-usaha baru desa-desa melalui program pemberdayaan ekonomi emak-emak pedesaan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Komersial PT Amartha Mikro Fintek, Hadi Wenas, mengatakan saat ini perusahaannya telah membuka sembilan cabang di Situbondo dan sesuai keinginan bahwa pihaknya harus membuka kantor cabang untuk menjangkau emak-emak pedesaan yang tersebar di 132 desa dan empat kelurahan di 17 kecamatan. 

Menurut Hadi,  tahun ini pihaknya menyiapkan pinjaman modal Rp25 miliar. Para pihak yang telah melakukan MoU bisa mengajukan pinjaman modal usaha sebesar Rp4-5 juta.

“Perusahaan kami bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan.  Kami menyiapkan pinjaman modal usaha dengan sistem kelompok atau tanggung renteng. Satu kelompok bisa 10-20 orang dan rumahnya harus berdekatan," ujarnya.