JATIMNET.COM, Madiun – Penataan kawasan Alun-alun Reksogati, Caruban, Kabupaten Madiun, diikuti upaya meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mulai memperkuat kapasitas pedagang agar mampu memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.

Sebanyak 60 pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Alun-alun Reksogati mengikuti pembekalan tentang penguatan kelembagaan, standardisasi produk, higiene, dan keamanan pangan.

Mereka terdiri dari pedagang yang membuka lapak saat Caruban Fun Day (CFD) setiap Minggu pagi serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan setiap hari.

Kegiatan yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diperdagkop-UM) Kabupaten Madiun tersebut berlangsung di Rumah Makan Taliroso, Caruban, Selasa, 10 November 2026. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Purnomo mengatakan, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kontribusi sektor tersebut turut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang mencapai 7,48 persen pada triwulan II.

Menurutnya, pembinaan terhadap pelaku UMKM di kawasan Alun-alun Reksogati juga berkaitan dengan rencana penataan kawasan publik tersebut.

Sejumlah pembangunan tengah disiapkan untuk memperkuat fungsi alun-alun sebagai ruang terbuka sekaligus pusat aktivitas masyarakat.

“Saat ini, proyek pengurukan untuk akses jalan alun-alun menuju Jalan Ahmad Yani (jalan raya Caruban-Ngawi) sedang berlangsung. Pembangunan ruang terbuka ikonik juga akan dijalankan, maka pelaku UMKM harus menjaga higienitas produknya,” jelas Purnomo.

Ia menegaskan, peningkatan daya saing UMKM membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pemerintah daerah berkomitmen memberikan pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan, termasuk memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), pengujian laboratorium, hingga membuka akses permodalan dan pemasaran.

Di sisi lain, pelaku usaha diharapkan aktif meningkatkan kapasitas, melengkapi legalitas usaha, menjaga konsistensi mutu produk, serta menerapkan standar operasional prosedur (SOP) produksi dan lima kunci keamanan pangan.

Masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung ekosistem usaha yang sehat dengan memilih produk pangan yang memiliki izin dan label serta melaporkan jika menemukan produk yang diduga membahayakan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Diperdagkop-UM Kabupaten Madiun Kus Hendrawan mengatakan, pembekalan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kapasitas pelaku UMKM.

Menurutnya, kualitas produk harus berjalan beriringan dengan pemenuhan standar keamanan pangan dan legalitas usaha.

“Tidak hanya memproduksi suatu barang, tetapi juga harus memperhatikan standardisasi mutu produk. Yang terpenting adalah keamanan pangan serta legalitas kelembagaan usahanya,” ujar Kus. (adv/inforial)