JATIMNET.COM, Surabaya - Ide Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang ekan menerapkan kawasan zero demo mendapat respon positif Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono. Kawasan zero demo, kata Sumarsono, akan diterapkan secara nasional.

"Ini (zero) akan kita nasionalkan bahwa 2019 zero demo," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono saat Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim tahun 2018, Selasa 6 November 2018. Sumarsono yang biasa disapa Soni ini mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Jatim yang tinggi harus ditiru. Menurut Soni, partisipasi dalam pelaksanaan pilkada di Jatim sangat tinggi.

Ia juga mengapresiasi proses konsolidasi pengamanan pileg dan pilpres yang diikuti 2.500 orang dari jajaran Forkopimda. "Masyarakatnya memiliki kesadaran tinggi, mudah digerakkan dan kekompakannya kalau terjaga dengan baik luar biasa. Yang terpenting ada komunikasi yang menyentuh hati. Seperti cangkrukan dialog interaktif," katanya Soni menambahkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Timur Soekarwo berencana menerapkan zero demo untuk menghindari pihak ketiga masuk sebagai penumpang gelap di dalam aksi. "Sampai pilpres tidak ada demo apapun di Jatim. Apapun bentuknya," katanya Soekarwo dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin kemarin, 5 November 2018.

Dia meminta aspirasi tersebut disampaikan tidak harus melalui aksi tetapi dalam bentuk dialog. Soekarwo khawatir setiap aksi demo rawan ditunggangi pihak ketiga di tahun politik yang memasuki masa kampanye pemilihan presiden 2019. “Semisal demo dalam bentuk dialog apapun tema. Tapi kalau masih ngeyel demo, ya kita jagongan, minum, sambil rokokan bareng," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS Suhartono mengatakan boleh-boleh saja pemprov menerapkan zero demo. Namun ia meminta agar disediakan kanal khusus agar aspirasi masyarakat tetap tersalurkan. "Yang lebih penting jangan sampai menerapkan zero demo lalu bertindak represif," katanya. Dia mengatakan Pemprov Jatim harus membuat kanal resmi maupun nonresmi sebagai pengganti demo. Dia berharap aksi demo dilarang, tetapi tidak disediakan saluran untuk menyampaikan aspirasi. "Saya bisa memahami kalau Jatim ingin stabil gak ada gejolak, tapi jangan sampai menyumbat kanal apirasi," pungkasnya.