JATIMNET.COM, Jakarta – Lembaga kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengusulkan agar pemerintah perlu mempertimbangkan opsi mengimpor beras sekaligus mengoptimalkan cadangan beras Bulog untuk mengantisipasi kenaikan harga.

Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman mengatakan impor sebelum Januari 2019 sangat ideal untuk mengantisipasi anjloknya harga beras dan juga kerugian petani.

Menurutnya, hal ini dikarenakan proses pengiriman beras membutuhkan waktu. Sehingga sesampainya beras di Indonesia perlu dipertimbangkan dengan baik. Tujuannya agar jangan sampai berdekatan dengan panen raya.

“Pada intinya di saat-saat seperti ini, dan dengan kondisi tidak mau impor, yang harus dipastikan ada dua, yaitu penyerapan beras dari petani yang menyeluruh dan distribusi beras ke pasar yang berjangka dan optimal,” ucapnya.

BACA JUGA: Bulog Didorong Berperan sebagai Badan Pangan Nasional

Dengan demikian, menurut Ilman, artinya Perum Bulog selaku pelaku utama dalam menyerap beras dari petani harus memberikan HPP yang masuk akal.

“Apabila diperlukan mungkin dapat mempertimbangkan perubahan HPP. Kalau HPP tidak diubah, bisa jadi si petani enggan menjual ke Bulog dan dikhawatirkan memilih jalur distribusi lain yang belum tentu legal,” ucapnya.

Ia memaparkan melalui Inpres Nomor 5 tahun 2015, Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling apabila harganya berada di kisaran Rp 3.700,00 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras.

Sedangkan untuk fleksibilitas harga terkait dengan pembelian komoditas tersebut hanya diperbolehkan maksimal 10 persen. Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli.

“Pemerintah justru sebaiknya perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog," pungkasnya. (ant)