Pemerintah Diminta Hati-hati Memberi Kesempatan Airline Asing Buka Rute Domestik

Rochman Arief

Kamis, 6 Juni 2019 - 08:03

JATIMNET.COM, Jakarta – Guru Besar Hukum Internasional dan Hukum Udara Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana meminta pemerintah ekstra hati-hati dalam memberi kesempatan perusahaan penerbangan asing menerbangkan jalur domestik.

“Jangan sampai masalah harga pesawat tinggi, meliberalisasi industri penerbangan nasional,” ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan di Jakarta, Kamis 6 Juni 2019.

Sebelumnya pemerintah mewacanakan untuk mengundang maskapai asing melayani jalur domestik guna menekan tiket pesawat yang mahal menjadi turun drastis.

Meski wacana tersebut patut diapresiasi agar tiket pesawat rute dalam negeri turun, menurut Hikmahanto, perlu dipertimbangkan tiga hal.

BACA JUGA: Bandara Halim Dipadati Pemudik Meski Tiket Pesawat Naik 

Pertama, menurutnya, dalam hukum udara dikenal asas cabotage yaitu jalur dalam negeri yang hanya dapat secara eksklusif dilayani oleh airline (perusahaan) dalam negeri. Bahkan, secara universal ada larangan maskapai asing melayani rute domestik suatu negara.

Pengecualian bisa terjadi apabila tidak ada kesanggupan dari maskapai lokal melayani jalur-jalur tersebut.

Kedua, adalah kurang tepat apabila melambungnya tiket pesawat diselesaikan dengan membolehkan maskapai asing melayani rute dalam negeri. Sebab dalam jangka panjang, operasi maskapai asing bisa membuat airline lokal mati dalam upaya melayani jalur-jalur domestik.

Terakir adalah akan memunculkan masalah baru. Pada masa yang akan datang apabila maskapai asing sudah beroperasi, airline domestik tidak bisa mengoperasikan rute dalam negeri. Pemerintah akan semakin sulit membendung maskapai asing dengan perundang-undangan setelah pasar dibuka.

BACA JUGA: Benarkah Harga Tiket Pesawat Melonjak Puluhan Juta?

“Pelajaran bisa didapat dari industri perbankan. Pada awalnya kepemilikan asing secara mayoritas pada bank nasional disebabkan karena pemerintah tidak ingin selalu mem-bail out bank nasional ketika ada perusahaan bermasalah,” urainya.

Memang dengan membuka pemodal asing memiliki bank lokal pada saat itu dianggap solusi, namun di kemudian hari bank nasional banyak diakuisisi pemodal asing.

Saat ini, ketika ada keinginan membatasi kembali pemodal asing dalam bank nasional melalui Amandemen UU Perbankan, banyak pemodal asing merasa keberatan.

“Bahwa solusi sesaat, justru memberi peluang pasar dari industri tertentu terbuka bagi pelaku usaha asing. Liberalisasi pasar akan terjadi,” Hikmahanto memungkasi. (ant)

Baca Juga

loading...