JATIMNET.COM, Surabaya – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) sumber daya air. Organisasi kemasyarakatan ini meminta supaya pembahasan RUU ini melibatkan masyarakat luas.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Imam Pituduh mengatakan RUU tentang pengelolaan air tidak boleh memihak pada siapapun. Begitu juga dengan pembahasannya harus melibatkan semua pihak.

“RUU harus melibatkan stakeholder, civil society, dan majelis agama, peridustrian perlu diajak ngomong. Di dalam RUU tidak boleh ada anti komersialisasi,” katanya dalam workshop pengelolaan sumber daya air, di Surabaya, Selasa, 14 Agustus 2018.

Ia juga menjelaskan RUU pengelolaan SDA tersebut sudah hampir final. Posisi PBNU sendiri sejauh ini sudah melakukan diskusi hingga naskah rancangan ke DPR RI. Ada beberapa hal yang dikritisi oleh PBNU dalam RUU tersebut, yaitu soal perizinan dalam usaha pengelolaan air.

Selain itu, ada hal yang lebih penting. Yaitu adanya titik temu dari berbagai pihak dalam pengelolaan SDA. Begitu juga dengan mitigasi air agar tidak terjadi bencana yang diakibatkan oleh sumber daya air.

“Masyarakat tidak boleh tidak percaya pada industri dan pemerintah, RUU harus memberikan ruang publik agar tidak terjadi pertikaian antara masyarakat, pemerintah dan pelaku industri,” ujarnya.

PBNU sebagai ormas terbesar di Indonesia menilai hal itu penting karena air sangat dibutuhkan oleh seluruh umat dan mahluk hidup. Apalagi di tahun 2050 jumlah penduduk duinia akan bertambah menjadi 9,8 miliar

“Kalau agama jelas, tuhan menjadikan air sumber kehidupan tidak ada kehidupan tanpa air, air harus selalu ada. Mulai bangun sampai tidur bagi seluruh mahluk yang membutuhkan, bahkan flora dan fauna juga membutuhan air. Jika sampai (air) langka seluruh kehidupan ekosistem akan terancam,” papar Imam.