JATIMNET.COM, Surabaya – Tidak semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya periode 2014-2019 hadir dalam rapat paripurna terakhir yang digelar 13 Agustus 2019.

Pantauan Jatimnet.com di gedung DPRD Surabaya terdapat 36 anggota dewan. Namun jumlah itu berkurang hingga tersisa 16 anggota dewan yang hadir di rapat paripurna. Nama-nama yang hadir beberapa di antaranya juga terpilih pada periode 2019-2024.

Namun sumber yang didapat Jatimnet.com menyebutkan terdapat beberapa anggota dewan yang terpilih kembali mengikuti arahan KPU di Hotel Novotel pada waktu yang bersamaan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha membenarkan banyaknya anggota dewan yang absen. Dia bisa memaklumi ketidakhadiran anggota dewan dalam paripurna hari ini karena adanya undangan KPU.

BACA JUGA: Dewan Nilai Mutu Pendidikan di Surabaya Masih Lemah

“Tidak semuanya datang, karena ada beberapa teman (DPRD) mengikuti arahan dari KPU di Novotel,” kata Masduki di sela rapat paripurna.

Di awal rapat, lanjut Masduki Toha, kurang lebih 36 anggota dewan yang hadir di rapat paripurna. Namun beberapa jam kemudian beberapa anggota dewan meninggalkan ruang rapat menuju Novotel untuk memenuhi undangan KPU Surabaya.

Sejumlah anggota dewan yang terpilih pada periode lima tahun ke depan terlihat hadir adalah anggota Komisi C, Agoeng Prasodjo; anggota Komisi A Reni Astuti; anggota Komisi B Sudirjo dan beberapa anggota dewan lainnya.

Dalam rapat paripurna ini membahas raperda PAK APBD 2019, Pengesahan PAK APBD 2018, penetapan perda Pengarusutamaan Gender, Penyelenggaraan Reklame, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perpanjangan Pansus PBB.

BACA JUGA: DPRD Surabaya Siapkan Ranperda Pembatasan Transportasi

Masduki Toha menegaskan, rapat paripurna berjalan lancar meski banyak anggota dewan yang absen. "Hampir semua pembahasan dapat dituntaskan dan berhasil menetapkan perda yang sudah dirancang," Masduki menerangkan.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa fraksi memberikan catatan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Handap, Naniek Zulfiani menyampaikan banyak sumber pendapatan belum dimaksimalkan tahun 2019.

Begitu juga dengan Fraksi Golkar, Setiowati menyoroti belum maksimalnya pendapatan pemkot dari sisi pajak. Bahkan pembelanjaan belum berjalan efektif dan efisien. “Kami menyayangkan tidak adanya penambahan anggaran revitalisasi untuk pasar tradisional,” kata dia.

Menurutnya beberapa hal yang menyangkut kepentingan masyarakat harus segera ditangani pemkot, agar kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi.