JATIMNET.COM, Surabaya – Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) disebabkan karena tim pemasang tidak memahami peraturan.

“Sebenarnya Parpol memahami peraturan, namun komunikasi antara parpol dengan timnya tidak dijelaskan secara teknis. Sehingga sering terjadi kesalahan,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Usman, Rabu 9 Januari 2019.

Dijumpai di kantornya, Usman mengatakan jika pemerintah daerah memiliki kewajiban terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 yang membahas pemasangan APK, dengan memperhatikan estetika dan keindahan kota.

“Kalau misalkan di jalur pejalan kaki, di taman, dipaku atau dipasang di tiang listrik, ini yang perlu menjadi pemahaman semua pihak, bahwa hal tersebut dilarang karena merusak tatanan kota,” ujarnya.

BACA JUGA: Bawaslu Tindaklanjuti Pelanggaran Pemasangan APK

Perlu diketahui dengan perda tersebut, setiap pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menindak dengan mengambil APK yang melanggar. Sedangkan tugas Bawaslu mengacu pada SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawasi terkait konten, ukuran, dan lokasi pemasangan APK.

“Jadi tiap pemerintah daerah berwenang melaksanan pembersihan APK yang melanggar. Namun, biasanya tiap daerah mengirimkan surat pemberitahuan terkait adanya pelanggaran pemasangan APK,” kata Usman.

Usman menegaskan, jika mendapat surat pemberitahuan tersebut pihaknya memiliki prosedur untuk penertiban APK. Bawaslu lebih ke mekanismenya sendiri, harus melalui tahapan (inventarisir) dan setelah itu akan di kaji (melanggarnya karena apa).

Sementara untuk bakesbang, kalau terdapat APK yang posisinya melanggar, seketika itu dibersihkan berdasarkan ketentuan Perda.

“Setelah itu kita tetapkan. Itu pun masih ada tenggang waktu. Kita memberikan pemberitahuan kepada partai politik. Setelah itu kita tentukan jadwal untuk diajak diskusi penentuan penertiban serentak,” tutupnya.