JATIMNET.COM, Banyuwangi – Provinsi Jawa Timur yang memiliki delapan kabupaten-kota rawan tsunami tetapi hanya memiliki satu shelter tsunami (gedung tempat berlindung saat terjadi tsunami).

Delapan daerah bertanda merah itu membentang mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi yang berada di jalur pantai selatan, dan rawan terjadi tsunami maupun bencana lain.

“Insya Allah akan nambah (shelter tsunami), karena ini tanggung jawab pemerintah, jadi ke depan kami akan berkoordinasi untuk penambahannya," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Suban Wahyudiono.

Data risiko tingginya tsunami itu berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memperkirakan Jatim memenghadapi 12 ancaman bencana alam maupun non alam selama periode 2016-2020.

BACA JUGA: Desa Alas Malang Banyuwangi Diterjang Banjir

Kerawanan banjir diperkirakan dihadapi 22 kabupaten kota karena tujuh aliran sungai besar yang dimiliki, dan longsor di 13 kabupaten-kota.

“Secara umum, 29 dari 38 kabupaten-kota, memiliki kerawanan tinggi menghadapi bencana. Terutama Jatim di wilayah Selatan yang memiliki risiko tinggi,” lanjutnya.

Sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir jumlah korban bila terjadi bencana. Salah satunya dengan melatih kesiapan masyarakat dan koordinasi aparat negara bersama relawan dalam menghadapi bencana.

Kedua dengan dibangunnya 250 desa tangguh bencana dari 417 desa rawan bencana. Pembangunan desa tangguh bencana dilakukan dengan menentukan titik kumpul aman, pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi dan pelatihan warga menghindari bencana.

BACA JUGA: 80 Rumah Di Banyuwangi Terdampak Banjir

“Penentuan posisi aman untuk evakuasi saat terjadi bencana sudah kita siapkan titik kumpulnya,” ujarnya.

Dia juga mengakui dari 78 early warning system (EWS/ peringatan dini) bencana yang ada di Jatim, sebagian telah rusak. Kabupaten Banyuwangi misalnya yang memiliki sembilan EWS tsunami hanya terpasang dua unit yang masih aktif.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendorong masyarakat lebih peka terhadap ancaman bencana di tengah kurangnya fasilitas mitigasi bencana. Menurutnya EWS hanya merupakan salah satu alat bantu bagi masyarakat untuk mendeteksi datangnya bencana.