JATIMNET.COM, Jakarta – Upaya pemerintah mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase krusial setelah Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun.

 

Tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk mengejar target operasional kawasan pemerintahan nasional pada 2028, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur strategis tidak mengalami keterlambatan.

 

Usulan itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.  

 

Tambahan anggaran tersebut diajukan untuk mendukung pembangunan tahap lanjutan yang mencakup kawasan legislatif, yudikatif, hunian aparatur negara, serta infrastruktur dasar penunjang kawasan inti pemerintahan di Nusantara, Kalimantan Timur.

 

Basuki menjelaskan bahwa periode 2025 hingga 2028 menjadi tahap penting dalam transformasi IKN dari kawasan pembangunan menjadi pusat pemerintahan yang berfungsi penuh.

 

Pada fase tersebut, pemerintah menargetkan keberadaan ekosistem kelembagaan negara yang lebih lengkap, termasuk fasilitas bagi DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

 

“Tambahan anggaran diperlukan untuk mempercepat pembangunan sehingga target operasional ibu kota politik pada 2028 dapat tercapai,” kata Basuki dalam rapat kerja tersebut.

 

Kebutuhan pendanaan yang kembali diajukan menunjukkan bahwa pembangunan IKN masih menghadapi tantangan pembiayaan yang besar. Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan pembangunan kawasan pemerintahan tahap kedua dinilai masih jauh lebih besar dibanding pagu yang tersedia.

 

Data Otorita IKN menunjukkan sebagian kebutuhan dana akan digunakan untuk penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif yang menjadi syarat utama pemindahan fungsi pemerintahan nasional.

 

Selain itu, pembangunan hunian pejabat negara, apartemen aparatur sipil negara, jaringan jalan, sistem air minum, dan infrastruktur pendukung lainnya juga masuk dalam prioritas pembiayaan.

 

Dalam rapat yang sama, sejumlah anggota Komisi II DPR menyoroti efektivitas penggunaan anggaran serta progres pembangunan fisik yang telah berjalan.

 

DPR meminta agar setiap tambahan dana yang disetujui memiliki indikator capaian yang jelas agar target pembangunan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan kemajuan fisik yang terukur.

 

Pembahasan anggaran IKN menjadi perhatian karena berlangsung di tengah upaya pemerintah menjaga keseimbangan fiskal nasional. Di satu sisi, pembangunan Nusantara tetap menjadi proyek strategis nasional yang diprioritaskan.

 

Namun di sisi lain, pemerintah juga menghadapi kebutuhan pembiayaan untuk berbagai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur daerah.

 

Secara nasional, keberhasilan pembangunan IKN dipandang tidak hanya berkaitan dengan pemindahan pusat pemerintahan. Pemerintah juga menempatkan proyek tersebut sebagai instrumen pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

 

Karena itu, kelanjutan pembangunan kawasan inti pemerintahan akan menjadi salah satu indikator penting dalam agenda transformasi ekonomi dan pemerataan investasi nasional.

 

Bagi daerah-daerah di luar Kalimantan, termasuk Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu penopang utama aktivitas logistik dan konstruksi nasional, percepatan pembangunan IKN berpotensi membuka peluang ekonomi baru.

 

Kebutuhan material konstruksi, jasa teknik, hingga rantai pasok industri diperkirakan tetap meningkat selama fase pembangunan berlanjut.

 

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai keberhasilan target 2028 akan sangat bergantung pada kepastian pendanaan dan konsistensi pelaksanaan proyek.

 

Keterlambatan pencairan anggaran atau perubahan prioritas pembangunan berpotensi memengaruhi jadwal penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif yang menjadi fondasi ibu kota politik baru Indonesia.

 

Hingga saat ini, pemerintah tetap mempertahankan target agar Nusantara mulai berfungsi sebagai pusat aktivitas politik nasional pada 2028. Keputusan terkait tambahan anggaran yang diajukan Otorita IKN akan menjadi salah satu faktor penentu apakah target tersebut dapat dicapai sesuai jadwal atau memerlukan penyesuaian pada tahap berikutnya.