JATIMNET.COM, Jakarta – Gaya komunikasi serta narasi yang dibangun Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya, kembali mengundang kritik.

Pakar Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar, Ph.D., mengkritik narasi optimisme ekonomi yang terus disampaikan pemerintah di tengah tekanan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ia menilai pemerintah terlalu fokus menjaga citra stabilitas dibanding memahami kondisi nyata warga di lapangan.

Menurut Media, masyarakat saat ini semakin kritis dalam membaca situasi ekonomi. Warga merasakan langsung tekanan hidup melalui sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menurunnya daya beli. Kondisi tersebut membuat jarak antara optimisme pemerintah dan pengalaman masyarakat semakin terasa.

Ia menjelaskan angka pertumbuhan ekonomi yang selama ini diklaim pemerintah belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurutnya, manfaat pertumbuhan ekonomi justru lebih banyak dinikmati kelompok elite yang memiliki akses terhadap modal, aset, properti, dan proyek strategis nasional.

BACA: Presiden Prabowo Beberkan Strategi Ekonomi dan Fiskal dalam RAPBN 2027 

“Ekonomi itu memang tumbuh, tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang superkaya, oleh mereka yang punya kapital, aset, properti, dan saham,” ujarnya dalam diskusi yang digelar di UGM, Kamis, 21 Mei 2026.

Media menilai keresahan publik lahir dari pengalaman hidup nyata, bukan sekadar pengaruh media sosial. Ia menyebut masyarakat, termasuk warga desa, kini semakin memahami persoalan ekonomi seperti subsidi, pajak, hingga nilai tukar rupiah. Karena itu, publik sulit menerima narasi optimisme apabila kondisi ekonomi yang mereka rasakan justru memburuk.

“Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan,” ungkap peneliti CELIOS ini.

Selain menyoroti kondisi ekonomi, Media juga mengkritik sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai program-program tersebut perlu dievaluasi ulang karena berpotensi membebani fiskal negara dalam jangka panjang apabila tidak dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

BACA: Rupiah Sentuh Rp17.500, Tekanan Global Jadi Sorotan 

Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan moratorium maupun mendesain ulang kebijakan apabila program yang dijalankan tidak memberikan dampak jelas bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran negara lebih fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan publik.

Media turut menyoroti respons pemerintah terhadap kritik akademisi dan peneliti. Ia menilai kritik berbasis data sering kali dianggap sebagai bentuk pesimisme terhadap negara, padahal kritik justru diperlukan untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik.

BACA: Kisah Jaswadi, Pesanggem Tuban yang Kehilangan Lahan Garapan Usai Kunjungan Presiden Prabowo

“Kalau pemerintah melihat para pengamat dan akademisi sebagai kawan berpikir, pemerintah akan merefleksikan dirinya dan merespons kritik itu dengan data juga. Kritis dan pesimisme itu dua hal yang berbeda,” ungkap doktor kebijakan publik dari The University of Manchester, Inggris ini.

Ia menambahkan keberanian akademisi menyampaikan kritik lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa dan upaya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.