JATIMNET.COM, Surabaya – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyebutkan polemik soal Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang mencuatkan wacana penggunaan hak interpelasi oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, berakhir dengan damai. Hak Interpelasi urung digunakan.

Politisi fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan perkara tersebut hanya kesalahpahaman antar pihak.

“Hari ini (Jumat 8 November 2019) kami (pemkot, Golkar, dan ketua dewan) bertemu untuk bermusyawarah di ruang Ketua DPRD Surabaya,” kata Awi dalam rilis yang diterima Jatimnet.com, Jumat 8 November 2019.

BACA JUGA: Menpora Tak Bisa Masuk GBT, Golkar Akan Interpelasi Pemkot Surabaya

Para pihak tersebut meliputi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya Afghani, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dispora Edi Santoso, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni, dan Anggota Fraksi Agung Prasodjo. 

Awi menyampaikan musyawarah tersebut difasilitasi pimpinan DPRD Surabaya seperti ketua Adi Sutarwijono, Wakil Ketua Laila Mufidah, AH Thony, dan Reni Astuti.

”Saya bersyukur, polemik yang ramai di media massa, bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jalan ini yang dianjurkan oleh Tata Tertib DPRD Surabaya. Model musyawarah seperti ini juga sesuai corak kepribadian bangsa kita yang Pancasilais,” kata Awi.

BACA JUGA: Khofifah Siap Duduk Bersama Selesaikan Polemik GBT

Polemik soal Stadion GBT bermula saat kunjungan Menpora Zainuddin Amali ke stadion kebanggaan arek-arek Suroboyo itu pada Minggu 3 November 2019. Ketika itu, Zainuddin Amali batal masuk karena stadion terkunci. 

Kehadiran Zainuddin, untuk memeriksa fasilitas di Stadion GBT yang bakal menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia U-20 pada 2021 mendatang. Kejadian itu membuat Fraksi Partai Golkar memunculkan wacana penggunaan hak interpelasi kepada Wali Kota Risma.