Sebuah penelitian kolaboratif yang melibatkan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya serta Lecturer of Department of Information Systems, Faculty of Computer Science and Information Technology, Universiti Malaya telah mengungkap realitas di balik klaim keberlanjutan lingkungan Perusahaan di Asia Tenggara. Artikel ilmiah penting ini telah terpublikasi pada jurnal Q1, yaitu pada jurnal Acta Innovations terbitan tahun 2026.

Penelitian yang dipimpin oleh Akie Rusaktiva Rustam tersebut bertujuan untuk menguji apakah pengawasan risiko perubahan iklim pada tingkat dewan direksi dapat memperkuat peran tata kelola audit dalam membatasi praktik greenwashing korporasi di pasar berkembang ASEAN. Untuk menjawab hal tersebut, tim peneliti menganalisis 1.338 observasi tahun-perusahaan yang berasal dari 549 perusahaan terbuka di lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam,

Berdasasrkan analisis data, studi ini menemukan sejumlah fakta berikut: tata kelola audit memiliki hubungan negatif dengan greenwashing, yang menandakan bahwa komite audit dapat sedikit membatasi komunikasi keberlanjutan yang oportunistik; pengawasan iklim oleh dewan direksi justru memiliki asosiasi yang positif terhadap proksi greenwashing; dan interaksi antara tata kelola audit dengan pengawasan iklim terbukti positif namun tidak signifikan secara statistik.

Lebih lanjut, analisis statistik membuktikan bahwa interaksi antara tata kelola audit dan pengawasan iklim tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa pengawasan iklim formal nyatanya tidak secara otomatis memperkuat tata kelola audit di perusahaan.

Menurut kajian tersebut, paradoks ini dapat dijelaskan melalu teori legitimasi. Perusahaan yang beroperasi di sektor padat karbon atau yang menghadapi tekanan lingkungan sering kali mengadopsi struktur pengawasan iklim tingkat dewan secara formal hanya sebagai alat manajemen kesan yang bersifat simbolis. Struktur tata kelola keberlanjutan ini diwujudkan semata untuk memenuhi ekspektasi pasar, sementara hasil kinerja lingkungan yang substantif justru tertinggal jauh di belakang narasi yang dilaporkan.

Melalui temuan ini, peneliti merekomendasikan agar dewan direksi, regulator, maupun investor tidak sekadar menjadikan pembentukan komite iklim formal sebagai tolak ukur Tunggal. Para pemangku kepentingan dituntut untuk menggali lebih dalam apakah proses pengawasan tersebut benar-benar terintegrasi dengan kualitas data, pengendalian internal, dan capaian penurunan emisi operasional perusahaan yang nyata.

Lebih dari sekadar menghasilkan luaran publikasi jurnal internasional bereputasi, inisiatif ini merupakan manifestasi nyata komitmen Universitas Brawijaya dan Universiti Malaya dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Secara khusus, riset ini berkontribusi pada penerapan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) mendorong praktik pelaporan Perusahaan yang jujur dan menekan disinformasi keberlanjutan (greenwashing) demi memastikan lini produksi korporasi benar-benar ramah lingkungan, SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) menggarisbawahi urgensi penyelarasan antara pengungkapan karbon formal dengan aksi nyata penurunan intensitas emisi korporasi di lapangan, serta SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) mendukung penguatan tata kelola institusi melalui komite audit yang independent guna membatasi perilaku oportunistik manajerial serta memastikan akuntabilitas pelaporan perusahaan.

 

Penulis : Akie Rusaktiva Rustam, Ketua Tim penelitian kolaboratif pengawasan risiko perubahan iklim di Asia Tenggara.