PEMILIHAN Legislatif (Pileg) seakan lindap ditelan keriuhan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang sudah mirip pertempuran antara hidup dan mati. Energi, perhatian, dan sorotan publik seolah hanya tersedot pada satu titik, pilpres. Pada tahun ini, 2019, sebagaimana tertuang dalam UU No.07 tahun 2017, untuk pertama kalinya pileg dan pilpres dilakukan bersamaan. Harapannya, pemilu serentak dapat mengokohkan sistem presidensial yang melahirkan presiden dengan dukungan mayoritas parlemen.
Karena satu paket dalam pemilu 2019, tentu pileg tak bisa diabaikan begitu saja. Pileg tak cukup berhenti sebatas gebyar yang tampak dari berseraknya baliho dan poster para calon legislatif (Caleg) di sekitar kita. Butuh pendalaman yang berupaya menguji dan menakar sejauh mana kualitas para caleg yang jumlahnya kalau dikumpulkan mungkin telah cukup untuk mendirikan sebuah kota. Seperti yang sudah-sudah, mereka, para caleg itu dibiarkan mengigau dengan janji-janji yang seragam dan menggelikan. Jika tidak percaya, coba mulai sekarang perhatikan pesan kampanye di baliho dan poster mereka.
Kampanye semacam itu ialah kampanye yang sama dengan kampanye di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan anda sudah tahu jawabannya. Mereka sulit memenuhi janji yang menggelikan itu. Bahkan, mayoritas dari mereka telah memunggungi janjinya, membuangnya ke kakus, lalu berbohong dan berdalih.
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data bahwa sejak 2014-2019 sebanyak 254 anggota Dewan (baik nasional dan daerah) telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Termasuk di dalamnya 22 anggota DPR-RI, dua di antaranya Setyo Novanto (Ketua DPR) dan Taufik Kurniawan (Wakil Ketua DPR). Saya tinggal di Kota Malang, tempat terjadi kekosongan kantor Dewan pada tahun 2018. Alasannya, 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK. Dari sana kita jangan mudah percaya pada janji para caleg yang sudah mirip dengan balihonya: bisa berdiri tapi tak bisa berpikir dan merasa.
Selain korupsi, saya kira mereka juga tidak amanah terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Mereka gagal mewakili rakyat yang entah dengan sadar atau tidak telah mencoblos nama mereka di bilik suara. Buktinya, mereka diam ketika rakyat menghadapi penggusuran di banyak tempat. Mereka juga bisu tatkala rakyat terancam ruang hidupnya akibat ekspansi korporasi. Pun, mereka buta saat kelas-kelas pekerja mengalami kebijakan yang makin eksploitatif melalui PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Para legislator kita juga lelet dalam menjalankan fungsi legislasinya. Mereka digaji, salah satunya, untuk menghasilkan tata aturan dalam bentuk UU (untuk DPR-RI) atau perda (untuk DPRD) yang berkualitas. Tapi, ironisnya hal itu tidak mereka maksimalkan dengan baik.
Pada 2015 DPR-RI hanya menghasilkan 3 undang-undang (UU) dari target 40 RUU prioritas dalam Prolegnas. Setahun berikutnya, mereka cuma berhasil melahirkan 10 UU dari 51 RUU yang ditargetkan. Tahun selanjutnya, 2017, mereka malah hanya merampungkan 5 UU dari target 53 RUU. Lalu di tahun 2018, mereka semakin tak tahu diri, hanya ada 4 UU dari 50 RUU di Prolegnas 2018. Dan hingga tahun ini berakhir, mereka masih punya hutang 46 RUU yang harus diselesaikan.
Seperti sebelumnya, saya tak percaya mereka akan dapat memenuhi target tersebut. Apalagi, kini mereka sibuk berkampanye. Anda pasti juga tahu, 90 persen dari seluruh anggota DPR RI hari ini mencalonkan diri kembali. Betul. Mereka adalah kepala-kepala yang sama, yang lima tahun lalu anda pilih dan ternyata mengecewakan. Mereka itulah dewan yang memunggungi janji.
Pilih yang Bisa Anda Damprat
Tuhan melarang kita untuk berputus asa. Harapan harus selalu dinyalakan, tak peduli seberapa sering kita telah dikecewakan dan dikhianati. Kita berharap pileg 2019 bakal menghasilkan nama-nama yang kompeten dan dapat dipercaya. Minimal, jumlah serigala berwujud politisi tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana pun, suka-tidak suka, lima tahun ke depan, nama-nama itulah yang akan duduk di parlemen mewakili kita.
Karenanya, manfaatkanlah waktu pencoblosan yang tinggal menghitung jam ini untuk memindai para caleg. Baik tingkat kota/kabupatan, provinsi, maupun nasional. Sudah banyak anjuran dari pakar bagaimana seharusnya memilih.
Mereka mengatakan memilih harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti: rekam jejak, visi-misi, program, kontrak politik, dan lain sebagainya. Singkatnya, jadilah pemilih yang rasional dan jangan menerima politik uang. Begitulah kira-kira wejangan para pakar.
Bagi saya pertimbangan-pertimbangan semacam itu sudah sangat klise dan kurang greget. Itu lagu lama yang diulang tiap momen elektoral. Dan dampaknya, begini-begini saja. Jadi, menurut saya, ketika menentukan pilihan dalam pileg nanti, pastikan Anda memilih nama yang bisa anda datangi dan damprat. Bukan bergurau, ini serius dan penting. Karena, kita sebagai pemegang mandat berhak memprotes atau bahkan mendamprat seseorang yang telah menyalahi mandat yang kita berikan. Tali mandat itu terjalin ketika kita mencoblos di bilik suara.
Jadi, tidak wagu sebenarnya. Hanya saja iklim demokrasi kita memang belum berhasil memfasilitasi lahirnya kontrol yang kuat dari rakyat. Ke depan, kita bisa membayangkan, nama anggota dewan yang dipilih ternyata tidak bekerja sesuai yang kita harap dan butuhkan. Lalu, ketika mereka pulang ke rumah atau kembali ke daerah pilihannya, kita bisa mendatangi mereka dan mengatakan, “Kami menyesal telah memilih Anda yang ternyata tidak becus bekerja. Kami ingin Anda mundur dan tidak lagi mewakili kami.” Bahkan, kita juga bisa mendatangi kantornya dan mengatakan begitu.
Jika cuma seorang yang mengatakannya, mungkin efeknya tidak begitu signifikan. Tapi, bagaimana kalau ada ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan orang yang melakukan hal yang serupa. Pasti akan menarik. Para legislator itu akan berpikir ulang untuk manja: leha-leha dan berfoya-foya dengan segala fasilitas yang dipenuhi dari uang rakyat. Mereka akan sulit lari dari tanggung jawabnya.
HA.Muntaha Mansur, Anggota Komunitas Kalimetro Malang.
