JATIMNET.COM, Surabaya - Asosiasi Masyarakat Masalembu Pelanggan PLTD (AMMP-PLTD) mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat Masalembu terlayani listrik selama 24 jam.

Koordinator AMMP-PLTD, Burhanuddin mengaku daerah Kecamatan Masalembu yang berada di utara pulau Madura itu belum teraliri listrik secara normal, akibatnya sejumlah pelayanan publik terganggu.

"Aliran listrik satu-satunya berasal dari mesin diesel yang dioperasikan pihak swasta, hanya menyala malam hari saja, dan warga harus membayar Rp 300-Rp 500 ribu, kami minta PLN mengambil alih," ungkap Burhanuddin dihubungi Jatimnet.com, Jumat 20 September 2019.

Burhanuddin mengatakan keberadaan layanan sumber daya listrik yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Masalembu khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

BACA JUGA: Masalembu dan Ombak Besar di Januari

"Kondisi tidak adanya listrik menjadikan masyarakat Masalembu sedikit tertinggal dari daerah lain," tegasnya.

Ditambah lagi beban pembayaran yang ditanggung pelanggan setiap bulan dalam jumlah yang besar dirasa sangat memberatkan. "Layanan listrik harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan atau pendalaman, serta memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat akan layanan listrik 24 jam," tuturnya.

Di daerah kepulauan tersebut, sejumlah layanan publik yang terganggu seperti alat peraga pendidikan berbasis komputer dan pelayanan kesehatan berbasiskan teknologi mengalami kendala.

"Di sektor ekonomi, misalnya pemanfaatan hasil laut belum dapat dimanfaatkan maksimal," tambahnya.

BACA JUGA: Mengenal Masalembu, Punya Handphone Tapi Tak Ada Sinyal

Burhan menyebut, salah satu upaya yang telah dilakukan antara lain menggalang dukungan untuk mendukung pemerintah pusat maupun daerah serta PLN untuk mengambil alih layanan listrik lebih baik.

"Kami menggalang petisi dan mengumpulkan tanda tangan mulai 6 Agustus 2019 - 14 September 2019 kepada lembaga pendidikan, kesehatan, organisasi masyarakat, dan warga Masalembu sebagai bentuk dukungan," tegasnya.

Dalam petisi tersebut, sejumlah organisasi dan lembaga yang mendukung adanya listrik di daerah kepulauan Masalembu itu terdiri dari pernyataan sikap Majelis Ulama Indonesia, PCNU Masalembu, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, PC Muhammadiyah, Pengurus Ikatan Alumni Santri, Pimpinan Kelompok Nelayan.

"Termasuk yang mendukung pimpinan Puskesmas, Lembaga Pendidikan Islam, Pelaksana Pendidikan, dan warga yang tinggal di Masalembu berdasarkan kartu keluarga," tutupnya.