LSM Laporkan Pembalakan Kayu Sonokeling di Tulungagung

Rochman Arief

Rabu, 3 April 2019 - 05:46

JATIMNET.COM, Tulungagung – LSM Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi melaporkan kasus penebangan terhadap puluhan pohon jenis sonokeling yang diyakini illegal. Penebangan pohon apendiks II itu dilakukan di jalur hijau antar kota, Tulungagung-Blitar mulai daerah Sumbergempol hingga Rejotangan.

“Kami sudah mengadukan kasus ini ke Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa), BKSDA dan Gakkum (penegakan hukum) Jatim," kata Direktur PPLH Mangkubumi Muhammad Ichwan, Selasa 2 April 2019.

Jumlah pohon sonokeling yang hilang dibalak masih simpang siur. Informasi awal menyebut ada puluhan batang pohon, namun sumber lain menyebut belasan.

Pihak BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Air) yang turun melakukan pengecekan di lapangan bersama Badan Lingkungan Hidup Tulungagung dan BLH Jatim menemukan ada sejumlah tonggak pohon sonokeling bekas tebangan.

BACA JUGA: BKSDA Jatim Luncurkan Aplikasi Tiket Online Mendaki Ijen

Ichwan curiga penebangan pohon sonokeling itu terstruktur untuk kepentingan bisnis oknum tertentu.

Berdasar informasi yang dihimpun warga bersama pegiat lingkungan di Tulungagung, saat penebangan dijaga aparat kepolisian, mulai di wilayah Sumbergempol, Ngunut hingga Rejotangan. 

Anehnya, menurut Ichwan, hanya tanaman jenis sonokeling yang ditebang. Sedangkan jenis tanaman lain seperti pohon asem dan lainnya dibiarkan tetap tegak berdiri.

Padahal pohon sonokeling masuk kategori tanaman apendiks II, yaitu tanaman yang keberadaanya berpotensi langka bila peredarannya tidak terkendali.

Harga batang pohon sonokeling yang berkualitas ekspor dengan diameter 30-100 meter bisa mencapai puluhan juta rupiah.

BACA JUGA: BKSDA Aceh Usir Gajah dari Pemukiman Warga

“Oleh karena itu, tanaman apendiks II ini sebenarnya masih boleh dimanfaatkan atau diedarkan dalam jumlah terbatas, dan harus ada izin dari BKSDA," kata Kepala BKSDA Jatim, Nandang Prihadi.

Nandang menjelaskan, pohon sonokeling bukan pohon dilindungi tapi masuk appendiks II. Dalam kasus dugaan pembalakan ini, kata Nandang, penebangan dilakukan bukan di kawasan hutan ataupun di kawasan konservasi. Melainkan di lahan pemerintah daerah, sehingga penanganan sesuai UU 23/2017 ada di pemerintah daerah.

"Hari ini (Selasa 2 April 2019) kami memantau dan berjaga agar kayu sonokeling yang dimanfaatkan industri perkayuan ini jelas asal usulnya, dilengkapi asal hak yang jelas dengan bukti-bukti yang sesuai,” katanya.

Nandang menyarankan agar warga ataupun pihak LSM melaporkan kasus tersebut ke kepolisian setempat, agar ada penanganan hukum jika memang prosedur penebangan melanggar regulasi dan prosedur. (ant)

Baca Juga

loading...