Bruriy Susanto

Senin, 3 September 2018 - 18:49

JATIMNET.COM, Surabaya – Pesta demokrasi 2019 sudah dekat. Bakal calon legislator dan senator berduyun-duyun mendaftarkan namanya di kantor-kantor Komisi Pemilihan Umum. Mereka berebut kursi di tingkat pusat hingga daerah. Demokrasi berlaku untuk semua rakyat. Karenanya tiap warganegara boleh memilih dan dipilih. Tapi berdemokrasi tetap punya aturan main.

Komisi Pemilihan Umum berpendapat para mantan koruptor, bandar narkoba, dan pedofil tak layak jadi calon legislator. Apalagi larangan itu diatur dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan. Lihat saja di pasal 4 ayat 3 peraturan itu. Untuk calon senator pun sama, larangan itu sudah diatur pada pasal 60 ayat 1 huruf j Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018.

Beda KPU, beda pula Badan Pengawas Pemilu . Baru-baru ini mereka meloloskan 12 nama mantan koruptor jadi calon legislator dan senator. Bagi Bawaslu, persyaratan bakal calon yang diatur pada pasal 7 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tak memuat larangan itu. Lagipula di undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2018 tak melarang.

Polemik mencuat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu turun tangan. Mereka dijadwalkan menggelar mediasi pada Rabu 5 September 2018 mendatang. Upaya hukum melalui judicial review ke Mahkamah Agung juga dilakukan. Tapi, lepas dari polemik itu, layakkah pencuri uang rakyat mendapat kepercayaan kembali dari rakyat?

Baca Juga

loading...