Logo

Kritik Mulai dari Mafia Migor Hingga Ibu Kota Negara, KAMMI Jember Gelar Aksi Demo

Reporter:,Editor:

Sabtu, 16 April 2022 07:00 UTC

Kritik Mulai dari Mafia Migor Hingga Ibu Kota Negara, KAMMI Jember Gelar Aksi Demo

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jember yang menggelar aksi demo, Sabtu 16 April 2022.

JATIMNET.COM, Jember – Aksi demonstrasi mahasiswa masih terus terjadi di Jember terkait isu nasional. Kali ini, demonstrasi digelar oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jember yang mengecam kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan juga kenaikan harga BBM Jenis pertamax. 

“Kenaikan PPN 11 persen dan juga BBM justru akan membuat rakyat yang saat ini sedang berjuang bangkit dari pandemi, makin terpuruk. Seolah Pemerintah sudah tidak peduli dengan nasib rakyatnya sendiri,” kata Ketua KAMMI Daerah Jember Imad Aqil, di sela aksi Sabtu 16 April 2022.

Para aktivis KAMMI melakukan aksi jalan kaki (long march) dari depan kampus Universitas Jember (Unej) menuju bundaran DPRD Jember. Sebagian diantara mereka juga menggunakan sepeda angin sembari membawa bendera merah putih ukuran kecil. 

“Ini sebagai simbol rakyat kecil yang kesulitan membeli BBM akibat kenaikan harga yang dilakukan pemerintah di saat sulit,” lanjut Imad. 

Baca Juga: Mahasiswa Lamongan Tolak Tiga Periode Jabatan Presiden

KAMMI menilai, pemerintah seharusnya mempertahankan skema subsidi BBM yang banyak digunakan masyarakat kecil seperti pertalite, dengan mekanisme khusus. “Sehingga subsidi bahan bakar bisa tepat sasaran kepada rakyat kecil,” lanjutnya. 

Selain itu, organisasi mahasiswa yang didirikan Fahri Hamzah ini juga mengkritik pemerintah yang hingga saat ini gagal mengendalikan harga minyak goreng. “Menteri Perdagangan seharusnya berani membuka data mafia minyak goreng. Jika tidak, mundur saja,” papar Imad. 

Dengan berbagai kesulitan ekonomi tersebut, para mahasiswa menilai rencana pemerintah untuk tetap melanjutkan pemindahan ibu kota negara (IKN) dalam situasi ekonomi sulit, akan makin memperburuk keadaan.

“Pemerintah seharusnya fokus pada upaya menstabilkan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Kita juga tegas menolak wacana penambahan masa jabatan presiden,” pungkas Imad