Rabu, 04 February 2026 03:00 UTC

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Soaial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kemendagri di Jakarta. Foto: Kominfo.
JATIMNET.COM, Mojokerto - Kepercayaan pemerintah pusat kembali diberikan kepada Kota Mojokerto. Kali ini, Kota Onde-onde ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam program Digitalisasi Bantuan Sosial.
Secara nasional, terdapat 41 daerah yang ditetapkan sebagai lokasi uji coba penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial.
Dari Provinsi Jawa Timur, hanya empat daerah yang masuk dalam daftar tersebut, yakni Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi.
Penunjukan ini menempatkan Kota Mojokerto sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan tata kelola bantuan sosial berbasis data dan teknologi.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan bahwa terpilihnya Kota Mojokerto sebagai pilot project menjadi bukti kepercayaan pemerintah pusat terhadap keseriusan daerah dalam membenahi sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Digitalisasi bantuan sosial ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, data menjadi kunci utama,” tutur Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama dalam pelaksanaan piloting ini adalah penguatan sinkronisasi serta validasi data antarinstansi.
Kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai krusial agar perlindungan sosial yang diberikan benar-benar berbasis data yang akurat.
“Selama ini tantangan terbesar penyaluran bansos adalah ketepatan data. Dengan integrasi data kependudukan dan data statistik, kami berharap tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, tumpang tindih, atau justru tidak diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” terangnya.
Lebih lanjut, Ning Ita menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun. Namun, juga pada keterlibatan aktif pemerintah daerah. Mulai dari kesiapan perangkat daerah, hingga peningkatan literasi digital masyarakat menjadi faktor penentu keberlanjutan program tersebut.
“Sebagai daerah, Kota Mojokerto siap menjadi contoh dalam pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.” ucap Ning Ita.
Melalui program ini, diharapkan skema digitalisasi bantuan sosial yang diuji di daerah-daerah percontohan dapat diterapkan secara lebih luas.
Dengan demikian, efektivitas perlindungan sosial secara nasional dapat terus ditingkatkan dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (adv/inforial)
