JATIMNET.COM, Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan sertifikat perlindungan Indikasi Geografis (IG)untuk Kopi Samosir. Sertifikasi itu dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM yang difasilitasi Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

“Ada enam produk yang memiliki potensi yang telah difasilitasi untuk memperoleh sertifikat perlindungan IG," ujar Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ricky Joseph Pesik saat membuka Festival Indikasi Geografis, Sabtu 8 Desember 2018.

Salah satu dari enam produk yang memiliki potensi IG adalah Kopi Samosir, yang sertifikat perlindungannya resmi diberikan dalam pembukaan Festival Indikasi Geografis.

Sementara itu, Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan bahwa sertifikat perlindungan Indikasi Geografis ini akan dapat meningkatkan penghasilan para petani.

“Karena kita diakui kualitasnya, sehingga penjualan atau penyebaran kopi ini akan memiliki dampak, dan diketahui masyarakat karena kualitas,” kata Rapidin Simbolon.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa keuntungan utama yang akan dirasakan oleh petani kopi adalah harga yang lebih tinggi.

“Kami berupaya memberi nilai tambah. Ke depan kami akan membuat kelompok-kelompok tani untuk mengelola dan menciptakan produk ready roasting (kopi siap sangrai) yang bagus, untuk dijual kepada wisatawan,” papar dia.

Saat ini produksi biji kopi hampir mencapai 5.000 ton per tahun dari luas lahan 4.913,24 hektar yang tersebar di pulau Samosir. Saat ini Kopi Samsosir telah diekspor ke Thailand dan ke sejumlah negara di Eropa, termasuk Prancis.

Kualitas Kopi Samosir telah mendapat pengakuan excellent (bagus) dengan skor di atas 85 dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember. Menurut Rapidin Simbolon dikarenakan Kopi Samosir ditanam di atas ketinggian 1.450 meter dari permukaan laut, dengan lahan bekas letusan gunung berapi.

Dalam meningkatkan nilai tambah bagi para petani Kopi Samosir masih terkendala pedagang besar yang ingin mengendalikan harga. Untuk itu, pemerintah daerah berencana menampung keseluruhan hasil produksi kopi pada saat musim panen. (ant)