JATIMNET.COM, Surabaya – Draft perubahan atas Keputusan Presiden No. 29 tahun 2018 tentang pemberian remisi terhadap Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali AA Prabangsa, menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.

“Karena ada keberatan dari masyarakat dan AJI maka Menkum HAM pada 4 Februari sudah memerintahkan kami melakukan kajian untuk menindaklanjuti kepada Mensesneg atas perubahan atas keputusan presiden No. 29 tahun 2018 tentang pemberian remisi. Semoga perubahan Keppres itu bisa segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo,” kata Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami, Jumat 8 Februari 2019.

Menurutnya, draft Keppres itu sudah ada dan akan diserahkan kepada Mensesneg untuk ditindaklanjuti. Pihaknya juga akan melakukan berbagai kajian dengan mengundang pakar hukum, akademisi, serta pihak terkait untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang baru supaya tidak menjadi kontroversi. Hasil kajian tersebut akan diserahkan kepada Menkum HAM.

BACA JUGA: Komnas HAM: Pertimbangan Remisi Pembunuh Jurnalis Tidak Jelas

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyerahkan petisi online pencabutan remisi terhadap Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali AA Prabangsa kepada pemerintah. Petisi online tersebut diterima Direktur Jendral Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Ibu Sri Puguh Utami, di Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan mengatakan, AJI sangat menaruh perhatian supaya pelaku kekerasan terhadap wartawan diadili dan dihukum secara layak. Pemberian remisi yang tak memperhatikan rasa keadilan sekaligus melemahkan kemerdekaan pers dan demokrasi di Indonesia.

 “Sikap kami tidak ada hubungan dengan politik atau parpol tertentu, kami berharap penegakan hukum yang adil bagi pelaku kekerasan jurnalis untuk penegakan kemerdekaan pers. Pemberian remisi bagi pelaku kekerasan terhadap pers kami nilai sikap yang tidak berpihak bagi pers,” kata Abdul Manan.

BACA JUGA: Pemberian Remisi Susrama Merampas Keadilan Keluarga Prabangsa

AJI bersama LBH Jakarta, YLBHI, LBH Pers dan sejumlah lembaga lain berserta 38 AJI kota telah mengirimkan surat keberatan dan meminta presiden Joko Widodo mencabut remisi terpidana pembunuh jurnalis, Susrama.

Ahli Hukum Tata Negera Bivitri Susanti yang juga hadir dalam pertemuan ini mengatakan, akar masalah ada pada Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 tentang remisi tanpa melakukan tinjauan lebih jauh profil dan karakter narapidana dan dampaknya bagi masyarakat.

Karena itu, pemberian remisi ini setiap tahun selalu menimbulkan kehebohan karena banyak terpidana kasus korupsi atau pelanggaran hukum berat bisa lebih cepat mudah bebas dari pidana hukuman penjara. Pemberian remisi dinilai menimbulkan banyak persoalan sehingga Kemenkum harus merevisi Keppres No. 174 Tahun 1999.

BACA JUGA: Ahli Hukum Minta Kepres Remisi Susrama Ditinjau Kembali

“Akar masalah, pemberian remisi jangan sampai mengacaukan hukum pidana. Apa yang sudah diputuskan oleh hakim dan pengadilan justru dikurangi eksekutif. Remisi terus dilakukan kepada narapidana setiap tahun tanpa melihat profil narapidana dan pelanggaran berat yang sudah dilakukan,” kata Bivitri Susanti.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-ndangan Kemenkum HAM, Widodo Ekatjahyana mengatakan pihaknya mengakui bahwa ada hal yang perlu dikoreksi terkait Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 tentang remisi.

BACA JUGA: Solidaritas Masyarakat Surabaya Desak Presiden Cabut Remisi Susmara

“Persoalan ini adalah kecelakaan regulasi yang dampaknya yang seharusnya berhubungan presiden tidak seharusnya wilayah remisi tetapi telah diatur PP sehingga bertentangan dengan UU lain terkait remisi,” kata Widodo.  

AJI pada pertemuan ini menyambut baik langkah presiden dan Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan sikap responsif, mendengarkan aspirasi AJI dan komunitas pers, dengan melakukan langkah nyata untuk mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama itu.

BACA JUGA: Remisi Pembunuh Sadis Jurnalis 

"Sekarang kami tinggal menunggu realisasi lebih lanjutnya, yaitu presiden menandatangani kepres pencabutan remisi terhadap Susrama itu," ujar Ketua AJI Abdul Manan.

Petisi penolakan di laman Change.org telah mencapai 48.000 tanda tangan dukungan. AJI juga menyerahkan surat keberatan AJI Kota dan masyarakat sipil , LBH dan LBH Pers, YLBHI, dan dukungan berbagai lembaga di seluruh kota di Indonesia terkait penolakan pemberian remisi ini.