JATIMNET.COM, Surabaya - Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mempertanyakan indikator pemberian remisi Pemerintah Indonesia kepada Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik yang digelar AJI Jakarta di sekretariat Komnas HAM Jakarta pada jumat siang 8 Februari 2019.

“Remisi itu hak. Persoalannya bukan pada yang menerima. Tapi pada yang memberi remisi, pertimbangannya apa?, prosedurnya sering tidak jelas. Yang disebut berkelakuan baik di dalam Lapas itu apa indikatornya?. Menkumham seharusnya memberi penjelasannya kepada publik,” kata Amiruddin dalam siaran pers yang diterima Jatimnet.com, Jumat 8 Januari 2019.

BACA JUGA: Aksi Jurnalis Protes Remisi Pembunuh Wartawan Bermunculan di Jatim

Pemberian remisi terhadap pembunuh jurnalis menurut Amiruddin, menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap kebebasan pers dan hak-hak publik dalam mengakses informasi

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum YLBHI Asfinawati. Di tempat yang sama Asfinawati menilai pemberian remisi Susrama sangat ganjil, karena Susrama sampai sekarang belum mengakui perbuatannya meski telah ada kekuatan hukum yang tetap atas kasusnya.

BACA JUGA: Solidaritas Masyarakat Surabaya Desak Presiden Cabut Remisi Susmara

“Kita memang tidak pernah tahu bagaimana pemilihan orang-orang yang menerima remisi. Dalam kasus Susrama, yang bersangkutan sejatinya belum lulus menjalani sistem pemasyarakatan di Lapas,” kata Asfinawati.

Bagi Asfinawati, sikap yang jelas harus ditunjukkan dalam kasus remisi Susrama. Menyetujui remisi juga bisa diartikan mendukung politik penegakan hukum yang keliru.

BACA JUGA: Ahli Hukum Minta Kepres Remisi Susrama Ditinjau Kembali

Sementara itu, Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan telah berulang kali menyatakan pemberian remisi bagi Susrama telah mencederai rasa keadilan. Remisi itu juga tidak mempertimbangkan perasaan keluarga korban, dan jurnalis di seluruh Indonesia.

“Remisi ini hanya memberikan impunitas kepada para pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Kita bisa mencegah kekerasan terhadap jurnalis dengan cara tidak memberikan keringanan hukuman kepada Susrama,” tegas Manan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan remisi pada Susrama melalui Kepres. No. 29 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 7 Desember 2018.

BACA JUGA: Pemberian Remisi Susrama Merampas Keadilan Keluarga Prabangsa

Sekadar diketahui, sepuluh tahun silam, Prabangsa dibunuh dengan amat sadis oleh sembilan orang, tepatnya pada 11 Februari 2009. Dengan tangan terikat, kepala Prabangsa dihajar dengan kayu, bertubi. Hingga kondisinya remuk.

Jasad Prabangsa kemudian dibuang ke laut. Ia baru ditemukan enam hari setelahnya, yakni pada 16 Februari 2009 di perairan Padang Bai, Karang Asem, Bali. Kasus pembunuhannya pun baru terungkap berbulan-bulan setelahnya.

Prabangsa dibunuh setelah menulis berita tentang dugaan korupsi yang dilakukan Susrama di Proyek Dinas Pendidikan Bangli. Susrama adalah adik kandung bupati Bangli saat itu, I Nengah Arnawa. Susrama juga politisi PDI Perjuangan.